Pimpinan Komisi X DPR Kritisi Pakta Integritas Mahasiswa UI
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul FIkri Faqih menyarankan Pakta Integritas bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) tidak bertentangan dengan tujuan kampus merdeka yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Fikri mengatakan, secara diksi kampus merdeka memberi kemerdekaan bagi intelektual kampus menentukan pola pembelajaran yang sesuai.
"Termasuk kemerdekaan untuk berpendapat dan berserikat,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (11/9/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai hal tersebut sekaligus menjadi kritik bagi kebijakan kampus merdeka yang digagas oleh Nadiem Makarim. “Kebijakan kampus merdeka secara esensi tidak hanya mengatur bagaimana kampus merdeka dalam menaikkan level akreditasinya, tapi juga memberi keleluasaan bagi civitas academisi dalam mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusianya,” ujarnya.
Dia mengingatkan soal program kampus merdeka yang bisa disalahartikan oleh kampus, seperti yang dilakukan UI terhadap mahasiswa barunya. “Pakta Integritas yang harus diteken maba UI itu malah berpotensi mendistorsi kreatifitas dalam berpendapat dan mengembangkan potensi skill di luar akademisnya,” tuturnya. (Baca juga: Peneliti IPB Ciptakan Baju Anti Peluru dari Limbah Kelapa Sawit )
Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) ini merujuk pada poin 10 dan 11 dalam pakta integritas tersebut, yang berbunyi (10) bahwa Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara’ dan (11) Tidak melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi atau orientasi studi atau latihan atau pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan atau pimpinan universitas Indonesia.
"Termasuk kemerdekaan untuk berpendapat dan berserikat,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (11/9/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai hal tersebut sekaligus menjadi kritik bagi kebijakan kampus merdeka yang digagas oleh Nadiem Makarim. “Kebijakan kampus merdeka secara esensi tidak hanya mengatur bagaimana kampus merdeka dalam menaikkan level akreditasinya, tapi juga memberi keleluasaan bagi civitas academisi dalam mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusianya,” ujarnya.
Dia mengingatkan soal program kampus merdeka yang bisa disalahartikan oleh kampus, seperti yang dilakukan UI terhadap mahasiswa barunya. “Pakta Integritas yang harus diteken maba UI itu malah berpotensi mendistorsi kreatifitas dalam berpendapat dan mengembangkan potensi skill di luar akademisnya,” tuturnya. (Baca juga: Peneliti IPB Ciptakan Baju Anti Peluru dari Limbah Kelapa Sawit )
Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) ini merujuk pada poin 10 dan 11 dalam pakta integritas tersebut, yang berbunyi (10) bahwa Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara’ dan (11) Tidak melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi atau orientasi studi atau latihan atau pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan atau pimpinan universitas Indonesia.
Lihat Juga :
