Pimpinan Komisi X DPR Kritisi Pakta Integritas Mahasiswa UI

Fikri mempertanyakan poin 10 tersebut, yang secara tidak langsung menyebut politik sebagai bukan kegiatan ilmiah dan bukan aktifitas bernegara. “Memisahkan politik dari akademis dan kehdupan bernegara bukanlah tujuan kampus merdeka, malah sebuah ironi,” imbuhnya. (Baca juga: 63 Tahun Berdiri, Unpad Gencarkan Kontribusi di Kancah Nasional-Global )

Lebih lanjut dia mengatakan, justru politik harus dibangun dengan pendekatan ilmiah agar demokrasi mampu berdiri secara kokoh dan rasional. “Ketika bangsa ini sudah rasional, maka akan mudah melahirkan sosok pemimpin-pemimpin yang kuat, yang mampu membawa negara ini untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya, bukan dengan politik uang, politik dinasti, dan bentuk penyimpangan lain yang kita lihat sekarang ini,” katanya.

Fikri menambahkan, rezim Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia masih menganut lima pendekatan, yakni politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). “Tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kalaupun ada pandangan apolitis atau memisahkan politik dari sistem ini, sebaiknya belajar lagi,” ujarnya.

Secara ide, Fikri sepakat dengan diksi kampus merdeka, dimana tujuannya adalah mempercepat inovasi di Pendidikan tinggi. “Tetapi jangan lupa, inovasi itu akan muncul dalam kondisi alam pikiran yang merdeka, bukan dalam pengekangan intelektual, seperti yang sedang dipraktekan dalam pakta integritas tersebut,” tegasnya.

Karenanya, poin keempat dalam kebijakan kampus merdeka ala Nadiem Makariem, yakni memberi kebebasan bagi mahasiswa belajar lintas prodi dan di luar kampus perlu dijabarkan lagi secara teknis. “Agar kampus-kampus mampu menerjemahkannya dalam bentuk peraturan kampus yang tidak mengekang kebebasan mahasiswa untuk berpendapat,” pungkasnya.