Ratusan Guru Besar Indonesia Desak Pemerintah Perjuangkan Kemerdekaan Palestina di PBB
Sabtu, 20 September 2025 - 10:00 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Komunikasi Lumpuh di Kota Gaza, 800.000 Warga Palestina Terisolir seiring Gempuran Israel
Selain itu, para akademisi juga mendesak pemerintah memperjuangkan jaminan keamanan rakyat Palestina dengan mendorong pengiriman pasukan perdamaian PBB ke wilayah konflik. “Konflik Palestina-Israel pada hakikatnya adalah akibat dari penjajahan, okupasi, pengusiran paksa, dan perampasan wilayah bangsa Palestina oleh zionisme,” tegas Prof. Heri.
Guru besar juga menolak opsi relokasi penduduk Gaza dengan alasan apa pun, termasuk rekonstruksi pascaperang. Menurut mereka, pemerintah harus memastikan warga Palestina dapat kembali ke rumah mereka, sekaligus memberikan dukungan pendidikan, kesehatan, hingga perdagangan jangka panjang.
Mereka juga menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih inklusif dan berkeadilan, termasuk penghapusan hak veto yang hanya dimiliki lima negara saat ini. “Reformasi DK PBB sangat penting untuk mendukung efektivitas pasukan perdamaian serta memastikan PBB tetap relevan dengan zaman,” jelas Prof. Heri.
Tak hanya itu, para guru besar mengingatkan masyarakat agar mewaspadai disinformasi terkait isu Palestina yang dilancarkan gerakan zionisme, termasuk narasi soal hubungan diplomatik Indonesia-Israel maupun penampungan pengungsi tanpa kepastian kepulangan.
Selain itu, para akademisi juga mendesak pemerintah memperjuangkan jaminan keamanan rakyat Palestina dengan mendorong pengiriman pasukan perdamaian PBB ke wilayah konflik. “Konflik Palestina-Israel pada hakikatnya adalah akibat dari penjajahan, okupasi, pengusiran paksa, dan perampasan wilayah bangsa Palestina oleh zionisme,” tegas Prof. Heri.
Guru besar juga menolak opsi relokasi penduduk Gaza dengan alasan apa pun, termasuk rekonstruksi pascaperang. Menurut mereka, pemerintah harus memastikan warga Palestina dapat kembali ke rumah mereka, sekaligus memberikan dukungan pendidikan, kesehatan, hingga perdagangan jangka panjang.
Mereka juga menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih inklusif dan berkeadilan, termasuk penghapusan hak veto yang hanya dimiliki lima negara saat ini. “Reformasi DK PBB sangat penting untuk mendukung efektivitas pasukan perdamaian serta memastikan PBB tetap relevan dengan zaman,” jelas Prof. Heri.
Tak hanya itu, para guru besar mengingatkan masyarakat agar mewaspadai disinformasi terkait isu Palestina yang dilancarkan gerakan zionisme, termasuk narasi soal hubungan diplomatik Indonesia-Israel maupun penampungan pengungsi tanpa kepastian kepulangan.
Lihat Juga :
