Anggaran Besar, DPR Ingin Beasiswa KIP Tepat Sasaran

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti tentang progress pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) atau yang dikenal dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia berharap KIP dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran di tahun anggaran 2021 mengingat anggarannya yang sangat besar.

“Karena anggaran sangat besar, saya harap programnya benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Apa yang menjadi evaluasi terbesar di tahun 2020 harus diperbaiki di tahun 2021. Terutama terkait koordinasi kepada bank penyalur, harus lebih ditingkatkan lagi agar prosesnya lebih memudahkan masyarakat,” kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (15/9/2020). (Baca juga: IKSP Tawarkan Beasiswa Doktor di 50 Universitas di Korea Selatan, Cek Link )

Hetifah juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat meningkatkan lagi sosialisasi terkait pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Karena selama ini, mendaftar ke perguruan tinggi itu dianggap banyak masyarakat sebagai sesuatu yang mahal, sehingga banyak anak-anak yang sejak awal sudah menahan diri bahkan takut untuk mendaftar.

“Semoga di tahun 2021 kita dapat lebih mensosialisasikan secara lebih maksimal bahwa ada beasiswa KIP kuliah dari pemerintah, sehingga tidak ada anak yang berhenti meneruskan pendidikannya hanya karena masalah biaya,” harapnya.

Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga menyinggung terkait bantuan pulsa yang diberikan Kemendikbud kepada siswa dan guru. Berdasarkan Dapodik, masih ada 16,8 juta atau 23% siswa yang belum mendaftarkan telepon genggamnya. (Baca juga: Mendikbud: Kompetensi Guru untuk Kuasai Teknologi Menjadi Krusial )

“Jadi asumsinya, mereka belum punya hp. Harus kita pikirkan bagaimana membantu mereka. Sebaiknya ada pengajuan bantuan dari Kemendikbud agar kekhawatiran kita mengenai putus sekolah tidak terjadi,” tegas Hetifah.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kesra ini Hetifah berharap bahwa di masa COVID-19 ini sebaiknya ada program perlindungan sosial bagi stakeholder pendidikan terdampak.

“Sebagai contoh, di Kemenparekraf ada bantuan lauk siap saji untuk para pelaku parekraf yang kegiatan ekonominya terdampak pandemi. Dari Kemendikbud juga sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk bantuan sejenis, misalnya untuk guru PAUD dan guru honorer. Karena mereka juga terdampak cukup besar,” tandas Hetifah.