Didik J. Rachbini: Diskriminasi PTS Bikin Kampus Swasta Mati Bergelimpangan
Kamis, 18 Desember 2025 - 13:40 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Biaya Kuliah Jalur Penerimaan SSU ITB 2026, Paling Mahal Rp14,5 Juta
"Akibatnya banyak PTS mati bergelimpangan, peran masyarakat dalam pendidikan tinggi dibunuh pelan-pelan.Sistem tidak adil seperti ini menekan dan menggerus peran ormas besar, seperti NU, Muhammadiyah, dan banyak yayasan-yayasan di daerah," ujarnya.
Oleh karena itu demi memotong rantai diskriminasi PTN tersebut, ia mengusulkan, anggaran negara di masing-masing PTN sebaiknya dipotong 50 persen. Kemudian total hasilnya dibagi secara proporsional kepada PTS. Dengan ini, tambahnya, PTN bisa bebas mengambil mahasiswa dan menarik dana dari masyarakat.
Usulan kedua, DPR dalam rapat pengesahan APBN-P pada pertengahan 2026 mendatang bisa memutuskan bagi PTN yang sudah mengambil 70-80 persen dana masyarakat, maka pemotongan ini ringan karena hanya berkurang
10-15 persen.
"Jadi negara bersikap adil karena mempraktekkan asas kesamaan hak dan kewajiban dalam rangka tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti ada dalam Pembukaan UUD 1945," tegasnya.
"Akibatnya banyak PTS mati bergelimpangan, peran masyarakat dalam pendidikan tinggi dibunuh pelan-pelan.Sistem tidak adil seperti ini menekan dan menggerus peran ormas besar, seperti NU, Muhammadiyah, dan banyak yayasan-yayasan di daerah," ujarnya.
Oleh karena itu demi memotong rantai diskriminasi PTN tersebut, ia mengusulkan, anggaran negara di masing-masing PTN sebaiknya dipotong 50 persen. Kemudian total hasilnya dibagi secara proporsional kepada PTS. Dengan ini, tambahnya, PTN bisa bebas mengambil mahasiswa dan menarik dana dari masyarakat.
Usulan kedua, DPR dalam rapat pengesahan APBN-P pada pertengahan 2026 mendatang bisa memutuskan bagi PTN yang sudah mengambil 70-80 persen dana masyarakat, maka pemotongan ini ringan karena hanya berkurang
10-15 persen.
"Jadi negara bersikap adil karena mempraktekkan asas kesamaan hak dan kewajiban dalam rangka tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti ada dalam Pembukaan UUD 1945," tegasnya.
(nnz)
Lihat Juga :
