Kemendikdasmen Resmikan PJJ Pendidikan Menengah, Sasar 3.500 Anak Tidak Sekolah
Sabtu, 25 April 2026 - 11:41 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa penerapan PJJ tingkat menengah secara lebih luas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi mereka yang memerlukan layanan pendidikan khusus, di antaranya kepada anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran akibat geografis, sosial, ekonomi, maupun faktor lainnya.
Tatang menambahkan, berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, bahwa saat ini jumlah ATS untuk jenjang pendidikan menengah mencapai sekitar 1,13 juta dari 4 juta ATS yang ada saat ini dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ.
“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi. Secara lebih luas, PJJ kami selenggarakan untuk menjangkau ATS dengan rentang usia 16 s.d. 18 tahun dengan persyaratan utamanya yaitu anak Indonesia dengan status ATS,” tutup Dirjen Tatang.
Tahun 2025, PJJ jenjang pendidikan menengah menggandeng Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia dan SMAN 2 Padalarang, Jawa Barat sebagai sekolah induk. Demikian, pada tahun 2026 PJJ jenjang pendidikan menengah akan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk SIKK yang akan menjadi pusat komando penyelenggaraan dan penanggung jawab penuh PJJ di wilayah tersebut, termasuk untuk penyiapan guru PJJ, materi belajar, serta penerbitan ijazah untuk murid.
Selain 21 sekolah induk, program ini juga melibatkan 62 sekolah mitra yang akan berkolaborasi dengan sekolah induk sebagai unit layanan peserta didik, serta pusat dukungan belajar lokal, seperti penyediaan ruang belajar luring maupun tutor yang akan menjadi pendamping bagi murid PJJ jenjang pendidikan menengah.
Tatang menambahkan, berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, bahwa saat ini jumlah ATS untuk jenjang pendidikan menengah mencapai sekitar 1,13 juta dari 4 juta ATS yang ada saat ini dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ.
“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi. Secara lebih luas, PJJ kami selenggarakan untuk menjangkau ATS dengan rentang usia 16 s.d. 18 tahun dengan persyaratan utamanya yaitu anak Indonesia dengan status ATS,” tutup Dirjen Tatang.
Tahun 2025, PJJ jenjang pendidikan menengah menggandeng Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia dan SMAN 2 Padalarang, Jawa Barat sebagai sekolah induk. Demikian, pada tahun 2026 PJJ jenjang pendidikan menengah akan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk SIKK yang akan menjadi pusat komando penyelenggaraan dan penanggung jawab penuh PJJ di wilayah tersebut, termasuk untuk penyiapan guru PJJ, materi belajar, serta penerbitan ijazah untuk murid.
Selain 21 sekolah induk, program ini juga melibatkan 62 sekolah mitra yang akan berkolaborasi dengan sekolah induk sebagai unit layanan peserta didik, serta pusat dukungan belajar lokal, seperti penyediaan ruang belajar luring maupun tutor yang akan menjadi pendamping bagi murid PJJ jenjang pendidikan menengah.
(nnz)
Lihat Juga :
