Jangan Jadi Korban! Ini Strategi Melawan Hoaks Lowongan Kerja yang Wajib Diketahui
Jum'at, 26 Juni 2026 - 07:42 WIB
loading...
A
A
A
Yang paling penting, pencari kerja harus berhati-hati apabila diminta mengirim sejumlah uang dengan alasan administrasi, pelatihan, seragam, atau biaya rekrutmen lainnya. Perusahaan yang kredibel pada umumnya tidak memungut biaya dalam proses penerimaan karyawan.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan penyebaran hoaks lowongan kerja. Salah satunya dengan membentuk Posko Pencegahan Hoaks Lowongan Kerja yang dapat diakses melalui berbagai kanal resmi, termasuk situs web, media sosial, WhatsApp, dan layanan pengaduan.
Kemnaker juga menggandeng pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk memperkuat pengawasan dan verifikasi informasi rekrutmen. Dalam jangka panjang, pemerintah bahkan berencana menerapkan sistem registrasi berbasis QR Code untuk meningkatkan validitas informasi lowongan kerja.
Meski demikian, upaya pemerintah perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Pencari kerja perlu membiasakan diri melakukan riset terhadap perusahaan, memverifikasi informasi melalui kanal resmi, serta tidak memberikan data pribadi maupun informasi rekening sebelum melalui proses rekrutmen yang jelas.
Pada akhirnya, memerangi hoaks lowongan kerja bukan hanya tugas pemerintah atau platform digital. Setiap pencari kerja juga memiliki peran penting untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Sebab, di tengah sulitnya mencari pekerjaan, harapan untuk mendapatkan penghasilan tidak boleh berubah menjadi pintu masuk bagi penipuan digital.
M/G Nesya Naila Naulia
Strategi Pemerintah Perangi Hoaks Lowongan Kerja
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan penyebaran hoaks lowongan kerja. Salah satunya dengan membentuk Posko Pencegahan Hoaks Lowongan Kerja yang dapat diakses melalui berbagai kanal resmi, termasuk situs web, media sosial, WhatsApp, dan layanan pengaduan.
Kemnaker juga menggandeng pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk memperkuat pengawasan dan verifikasi informasi rekrutmen. Dalam jangka panjang, pemerintah bahkan berencana menerapkan sistem registrasi berbasis QR Code untuk meningkatkan validitas informasi lowongan kerja.
Meski demikian, upaya pemerintah perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Pencari kerja perlu membiasakan diri melakukan riset terhadap perusahaan, memverifikasi informasi melalui kanal resmi, serta tidak memberikan data pribadi maupun informasi rekening sebelum melalui proses rekrutmen yang jelas.
Pada akhirnya, memerangi hoaks lowongan kerja bukan hanya tugas pemerintah atau platform digital. Setiap pencari kerja juga memiliki peran penting untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Sebab, di tengah sulitnya mencari pekerjaan, harapan untuk mendapatkan penghasilan tidak boleh berubah menjadi pintu masuk bagi penipuan digital.
M/G Nesya Naila Naulia
(nnz)
Lihat Juga :