Peneliti BRIN Siti Zuhro: Daerah Maju Kuncinya Inovasi dan Gotong Royong, Stop Mengeluh!
Sabtu, 04 Juli 2026 - 08:13 WIB
loading...
A
A
A
Dengan menimbang bahwa inti problem pengentasan kemiskinan dan terjadinya ketimpangan berada di tingkat desa. Sementara, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 75.266 desa di seluruh Indonesia. Jika digabungkan dengan 8.496 kelurahan, total wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia mencapai 83.762 wilayah.
“Maka diperlukan adanya kolaborasi pemerintah pusat, media, komunitas lokal, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat sipil yang mana setiap daerah dengan desa-desa yang sangat khas, pastilah punya keunggulan komparatif dan kompetitif berbeda, taruhlah inovasi berupa desa wisata, desa digital, desa pangan mandiri dan sebagainya,” ujarnya, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Sarasehan Nasional juga menghadirkan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Kemendes PDT Samsul Widodo. Dalam paparannya yang juga selaras dengan Siti Zuhro bahwa Pemda wajib melakukan keberanian dalam mengubah pola pengelolaan anggaran yang inovatif.
Agar pemimpin daerah mampu menciptakan lompatan ekonomi, Samsul menyarankan Pemda melakukan efisiensi pada belanja barang dan jasa maupun pengeluaran lain yang tak produktif dengan sangat tajam diprioristaskan menjadi investasi pembangunan.
"Memang sedikit sekali bantuan pemerintah yang skalanya besar dan masif. Padahal jika satu kabupaten mampu mengembangkan komoditas tertentu secara besar-besaran, misalnya menanam tiga juta pohon kopi dalam tiga tahun, maka akan tercipta skala ekonomi yang mampu mempercepat kemajuan daerah," ujarnya.
Sarasehan Nasional juga menghadirkan Ekonom Universitas Jember, Aditya Wardhana yang setuju pentingnya penguatan kapasitas daerah sebagai fondasi pembangunan nasional. Akademisi ini menyampaikan bahwa realitas bahwa perekonomian di berbagi daerah tak merata, yang mana pada 2025 ekonomi nasional tumbuh 5,03 %, tapi secara spasial masih sangat terkonsentrasi pada Pulau Jawa dengan menyumbang 56,93%. Namun, Aditya memaparkan secara optimis bahwa pertumbuhan tak berbanding lurus dengan kesejahteraan dengan mengutip ekonom dunia, Amartya Sen.
“Ukuran kesejahteraan yang berarti pula bisa diterapkan di daerah, berarti indeks pendidikan membaik, yakni akses dan kualitas belajar. Kemudian kesehatan yaitu usia panjang dengan layanan dasar, serta pekerjaan yang berarti kesempatan bekerja yang layak selain produktifitas dan kesempatan untuk membuka segala akses tentang skill dan pengunaan teknologi,” katanya.
“Maka diperlukan adanya kolaborasi pemerintah pusat, media, komunitas lokal, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat sipil yang mana setiap daerah dengan desa-desa yang sangat khas, pastilah punya keunggulan komparatif dan kompetitif berbeda, taruhlah inovasi berupa desa wisata, desa digital, desa pangan mandiri dan sebagainya,” ujarnya, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Sarasehan Nasional juga menghadirkan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Kemendes PDT Samsul Widodo. Dalam paparannya yang juga selaras dengan Siti Zuhro bahwa Pemda wajib melakukan keberanian dalam mengubah pola pengelolaan anggaran yang inovatif.
Agar pemimpin daerah mampu menciptakan lompatan ekonomi, Samsul menyarankan Pemda melakukan efisiensi pada belanja barang dan jasa maupun pengeluaran lain yang tak produktif dengan sangat tajam diprioristaskan menjadi investasi pembangunan.
"Memang sedikit sekali bantuan pemerintah yang skalanya besar dan masif. Padahal jika satu kabupaten mampu mengembangkan komoditas tertentu secara besar-besaran, misalnya menanam tiga juta pohon kopi dalam tiga tahun, maka akan tercipta skala ekonomi yang mampu mempercepat kemajuan daerah," ujarnya.
Sarasehan Nasional juga menghadirkan Ekonom Universitas Jember, Aditya Wardhana yang setuju pentingnya penguatan kapasitas daerah sebagai fondasi pembangunan nasional. Akademisi ini menyampaikan bahwa realitas bahwa perekonomian di berbagi daerah tak merata, yang mana pada 2025 ekonomi nasional tumbuh 5,03 %, tapi secara spasial masih sangat terkonsentrasi pada Pulau Jawa dengan menyumbang 56,93%. Namun, Aditya memaparkan secara optimis bahwa pertumbuhan tak berbanding lurus dengan kesejahteraan dengan mengutip ekonom dunia, Amartya Sen.
“Ukuran kesejahteraan yang berarti pula bisa diterapkan di daerah, berarti indeks pendidikan membaik, yakni akses dan kualitas belajar. Kemudian kesehatan yaitu usia panjang dengan layanan dasar, serta pekerjaan yang berarti kesempatan bekerja yang layak selain produktifitas dan kesempatan untuk membuka segala akses tentang skill dan pengunaan teknologi,” katanya.
Lihat Juga :
