Bertemu Jokowi, PGRI: Akhirnya Perjuangan Kami Langsung Didengar Presiden
loading...
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (21/9) lalu. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (21/9) lalu. Sejumlah isu strategis pendidikan disampaikan Unifah secara langsung kepada Presiden.
Unifah mengatakan, dalam pertemuan itu Unifah menyampaikan sejumlah isu pendidikan yang juga menjadi perjuangan PB PGRI selama ini. (Baca juga: Ketua Komisi X: Ganti Kurikulum di Masa Pandemi hanya Memicu Kegaduhan )
"Dalam kesempatan ini, banyak hal yang dibahas, di antaranya terkait masalah honorer, reduksi mata pelajaran Sejarah, dan perlindungan siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh di masa Pandemi COVID-19 ini," katanya melalui keterangan tertulis kepada SINDOnews, Rabu (23/9).
Guru besar Universitas Negeri Jakarta ini menerangkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berkenan mendengarkan mengenai masalah CPNS honorer pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sudah lulus. Selain itu juga, katanya, harapan agar pemerintah bisa memberi perhatian atas kesejahteraan guru honorer. (Baca juga: Penyederhanaan Kurikulum Dilakukan Terbatas pada 2021 )
Disamping itu, katanya, pihaknya juga secara langsung menyampaikan bahwa PGRI menolak adanya reduksi Mata Pelajaran Sejarah. Unifah juga memohon kepada Presiden agar klaster pendidikan bisa dibahas di luar RUU Cipta Kerja dan juga harapan akan penguatan peran lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK).
"Kami sangat bersyukur perjuangan PGRI telah langsung disampaikan dan didengar Presiden Jokowi,” ujarnya.
Unifah mengatakan, dalam pertemuan itu Unifah menyampaikan sejumlah isu pendidikan yang juga menjadi perjuangan PB PGRI selama ini. (Baca juga: Ketua Komisi X: Ganti Kurikulum di Masa Pandemi hanya Memicu Kegaduhan )
"Dalam kesempatan ini, banyak hal yang dibahas, di antaranya terkait masalah honorer, reduksi mata pelajaran Sejarah, dan perlindungan siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh di masa Pandemi COVID-19 ini," katanya melalui keterangan tertulis kepada SINDOnews, Rabu (23/9).
Guru besar Universitas Negeri Jakarta ini menerangkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berkenan mendengarkan mengenai masalah CPNS honorer pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sudah lulus. Selain itu juga, katanya, harapan agar pemerintah bisa memberi perhatian atas kesejahteraan guru honorer. (Baca juga: Penyederhanaan Kurikulum Dilakukan Terbatas pada 2021 )
Disamping itu, katanya, pihaknya juga secara langsung menyampaikan bahwa PGRI menolak adanya reduksi Mata Pelajaran Sejarah. Unifah juga memohon kepada Presiden agar klaster pendidikan bisa dibahas di luar RUU Cipta Kerja dan juga harapan akan penguatan peran lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK).
"Kami sangat bersyukur perjuangan PGRI telah langsung disampaikan dan didengar Presiden Jokowi,” ujarnya.
(mpw)
Explore More