Pengamat: Perlu Ada Dewan Etis yang Mengawasi Kinerja Kemendikbud
Sabtu, 26 September 2020 - 18:15 WIB
loading...
A
A
A
Selanjutnya, ia juga merekomendasikan agar mekanisme dan prosedur rekrutmen pejabat dan pegawai secara transparan, objektif, dan akuntabel. Kemendikbud perlu memastikan pengelolaan dimensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi melalui disclosure potensi konflik kepentingan.
"Kemudian, evaluasi kinerja pendidikan diarahkan pada identifikasi dimensi etis pengambilan kebijakan," ujarnya.
Kalau perlu, kata Doni, Kemendikbud juga melakukan audit etika. Audit dinilai diperlukan untuk menelisik sejauh mana mekanisme pengambilan kebijakan di Kemendikbud berjalan sesuai koridor. (Baca juga: 3 Menteri Resmikan Bantuan Kuota Data Internet )
"Misalnya proses Permendikbud itu seperti apa? ada tidak konflik kepentingan? Yang menentukan ini dewan etis tadi," ujarnya.
Sederet rekomendasi, kata Doni, bermuara pada rentannya konflik kepentingan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil Kemendikbud. Doni menilai sejumlah kebijakan Kemendikbud beberapa waktu terakhir punya potensi konflik kepentingan.
"Kemudian, evaluasi kinerja pendidikan diarahkan pada identifikasi dimensi etis pengambilan kebijakan," ujarnya.
Kalau perlu, kata Doni, Kemendikbud juga melakukan audit etika. Audit dinilai diperlukan untuk menelisik sejauh mana mekanisme pengambilan kebijakan di Kemendikbud berjalan sesuai koridor. (Baca juga: 3 Menteri Resmikan Bantuan Kuota Data Internet )
"Misalnya proses Permendikbud itu seperti apa? ada tidak konflik kepentingan? Yang menentukan ini dewan etis tadi," ujarnya.
Sederet rekomendasi, kata Doni, bermuara pada rentannya konflik kepentingan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil Kemendikbud. Doni menilai sejumlah kebijakan Kemendikbud beberapa waktu terakhir punya potensi konflik kepentingan.
(mpw)
Lihat Juga :
