Khawatir Keamanan Data Pribadi Penerima Kuota, Ini Jaminan Kemendikbud
Rabu, 30 September 2020 - 01:13 WIB
loading...
Bincang Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet 2020 via daring, Selasa (29/9). Foto/Neneng Zubaidah
A
A
A
JAKARTA - Masalah keamanan data pribadi menjadi kekhawatiran tersendiri pada program bantuan kuota data. Namun Kemendikbud memastikan jika data pribadi penerima bantuan akan terjamin secara maksimal.
Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud Muhammad Hasan Chabibie mengatakan, jaminan keamanan data pribadi adalah fokus pembahasan yang pertama kali dilakukan Kemendikbud ketika akan melakukan proses pendataan nomor ponsel. (Baca juga: Cair! 27,3 Juta Pendidik dan Peserta Didik Terima Bantuan Kuota Internet )
Menurut Hasan, ada alasan Kemendikbud memakai aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Yakni karena keduanya merupakan aplikasi resmi milik Kemendikbud yang sudah dipastikan dijalankan sesuai dengan sistem perlindungan data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami tidak berani menjaring data pribadi kalau tidak memakai Dapodik karena resiko dan konsekuensinya jauh lebih besar daripada tidak memakai Dapodik dan PD Dikti,” katanya pada bincang pendidikan dan kebudayaan Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020 via daring, Selasa (29/9). (Baca juga: Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK Diparaf, PGRI: Penantian Panjang Terkabul )
Tidak hanya itu, Hasan mengungkapkan, Kemendikbud juga telah menandatangani kesepakatan dengan semua operator telekomunikasi yang bekerja sama di program ini. Yakni kesepakatan untuk menerapkan jaminan keamanan data dan informasi yang ditandatangani bersama-sama di atas meterai.
"Sehingga masing-masing pihak bertanggug jawab atas sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud Muhammad Hasan Chabibie mengatakan, jaminan keamanan data pribadi adalah fokus pembahasan yang pertama kali dilakukan Kemendikbud ketika akan melakukan proses pendataan nomor ponsel. (Baca juga: Cair! 27,3 Juta Pendidik dan Peserta Didik Terima Bantuan Kuota Internet )
Menurut Hasan, ada alasan Kemendikbud memakai aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Yakni karena keduanya merupakan aplikasi resmi milik Kemendikbud yang sudah dipastikan dijalankan sesuai dengan sistem perlindungan data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami tidak berani menjaring data pribadi kalau tidak memakai Dapodik karena resiko dan konsekuensinya jauh lebih besar daripada tidak memakai Dapodik dan PD Dikti,” katanya pada bincang pendidikan dan kebudayaan Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020 via daring, Selasa (29/9). (Baca juga: Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK Diparaf, PGRI: Penantian Panjang Terkabul )
Tidak hanya itu, Hasan mengungkapkan, Kemendikbud juga telah menandatangani kesepakatan dengan semua operator telekomunikasi yang bekerja sama di program ini. Yakni kesepakatan untuk menerapkan jaminan keamanan data dan informasi yang ditandatangani bersama-sama di atas meterai.
"Sehingga masing-masing pihak bertanggug jawab atas sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
