Ornamen Header
Kemendikbud akan Kembangkan SMK untuk Bangun Desa
Kemendikbud akan Kembangkan SMK untuk Bangun Desa
Sejumlah siswa SMK melakukan pendampingan kepada warga dalam rangka pengembangan desa agar masyarakatnya bisa lebih mandiri secara ekonomi. Foto/ist
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mensinergikan SMK dengan pemerintahan desa. Tujuannya untuk bersama membangun desa yang sesuai dengan potensinya.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Bakhrun mengatakan, program sinergi antara SMK dengan pemerintahan desa adalah yang pertama kali dilakukan pihaknya selama ini. Kerja sama ini dilakukan, ujar Bahkrun, adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang ada di pedesaan. Bahkrun mengatakan, program ini akan menjadi salah satu program andalan di direktoratnya. (Baca juga: Pendidikan Guru Penggerak Diikuti 2.800 Guru)

Bakhrun mengatakan, direktoratnya akan segera menunjuk desa mana saja yang bisa menjadi tahap percontohan pertama atau pilot project dari program ini. "Hal ini guna merespon kebutuhan SDM di desa. Ke depan program ini akan menjadi program andalan Direktorat SMK. Akan ada 500 desa yang akan menjadi pilot project pada tahun 2021," katanya pada Koordinasi Penguatan Peran SMK Dalam Pembangunan Pedesaan melalui siaran pers, Jumat (16/10).

Bakrun mengatakan, program SMK untuk membangun desa ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang menonjol yang ada di desa tersebut. Masuknya SMK, katanya, bisa bersama dengan kepala desa untuk menyusun program atau rencana kerja pengembangan desa bersama dengan kepala desa. Dia mencontohkan, misalnya di desa itu potensinya adalah kawasan wisata maka SMK bisa berperan membuat desain tempat wisata. Bahkan bisa membuatkan laman khusus untuk promosi di dunia maya. Atau juga membuat media sosial sehingga wisata desa tersebut bisa viral.



Selain itu, terang Bakhrun, SMK juga bisa membantu proses administrasinya misalnya dengan membuat aplikasi yang berguna bagi pemerintah desa.Seperti membuat aplikasi surat menyurat dan lain-lain sehingga proses kerja di pemerintah desa juga bisa terbantu dengan adanya tekologi. Untuk kriteria 500 desa yang akan dipilih sebagai pilot project, Bakhrun mengatakan, sampai saat ini belum masuk tahap seleksi. Namun dia mengatakan, salah satu kriteria yang akan dipertimbangkan adalah keinginan kepala desanya untuk mau berkembang. (Baca juga: Ini Wejangan Mas Menteri kepada Ribuan Guru Penggerak)

Koordinasi Penguatan Peran SMK Dalam Pembangunan Pedesaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program SMK Membangun Desa yang dicanangkan Direktorat SMK. Hadir sebagai pembicara, Gus Marlock ketua Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia (FP3MKI), Alva Edy Tontowi dan Ambar Pertiwiningrum dari Universitas Gadjah Mada.

Turut hadir pula Faiz Zawahir Muntaha dan Faisal Bani Kaham dari Pranadipta Consulting. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan peran SMK dalam membangun desa. Hal ini penting mengingat mayoritas SMK berada di pedesaan. Kawasan pedesaan juga mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dengan peran SMK di dalamnya.



Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah yang juga hadir dalam acara ini mengatakan, urbanisasi di Indonesia masih tinggi. Bank Dunia mencatat urbanisasi di Indonesia hampir 55% dari keseluruhan angkatan kerja. Hal ini membuat para angkatan kerja produktif lebih memilih untuk bekerja di kota dibandingkan dengan membangun desanya. Adanya UU Cipta Kerja bisa berpengaruh positif kepada SMK dengan adanya kemudahan dalam membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di pedesaan.

Dalam kegiatan ini secara simbolik diselenggarakan pula penandatanganan perjanjian kerja sama yang saling mengikat antara SMK Plus YSB Suryalaya dengan Desa Tanjungkerta Tasikmalaya. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan wujud komitmen nyata pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah-wilayah pedesaan yang menjadi basis utama berkembangnya SMK.
(mpw)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!