Masih Pandemi, Evaluasi Siswa Diminta Kembali ke Ujian Sekolah
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:12 WIB
loading...
A
A
A
Lalu untuk kelulusan SMP/sederajat dan SMA/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Sedangkan kelulusan SMK/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
Menurut Satriwan, P2G berpandangan bahwa evaluasi PJJ harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum evaluasi dan penilaian berbentuk asesmen nasional yang dirancang saat pandemi. Program asesmen ini, ujarnya, justru berpotensi besar menambah beban baru bagi sekolah, guru, siswa dan orang tua.
"Jadi sebelum menjalankan program AN, Kemendikbud bersama Pemda hendaknya melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan PJJ. Sebab asesmen nasional akan sukses terlaksana, apabila PJJ bisa dilaksanakan dengan baik dan berkualitas," terangnya. (Baca juga: Jawab Keraguan, Ini Capaian Jokowi-Ma'ruf di Bidang Pendidikan )
Satriwan mempertanyakan, bagaimana siswa akan nyaman dan tidak terbebani mengisi soal-soal asesmen nasional sementara mereka sudah terbebani belajar dengan ragam kendala selama PJJ selama berbulan-bulan. Kondisi ini, kata dia, tentu sangat tidak adil bagi peserta didik. Dia mengatakan, asesmen nasional diminta ditunda juga karena persiapannya singkat.
Katanya, saat ini sudah menjelang akhir Oktober sedangkan asesmen nasional dijadwalkan Maret. "P2G menilai kebijakan Kemdikbud melaksanakan asesmen nasional yang dijadwalkan Maret 2021 nanti dirasa sangat tidak bijak, terkesan tergesa-gesa, dan tidak tepat momentumnya di masa pandemi dan PJJ yang masih banyak kendala," pungkasnya.
Menurut Satriwan, P2G berpandangan bahwa evaluasi PJJ harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum evaluasi dan penilaian berbentuk asesmen nasional yang dirancang saat pandemi. Program asesmen ini, ujarnya, justru berpotensi besar menambah beban baru bagi sekolah, guru, siswa dan orang tua.
"Jadi sebelum menjalankan program AN, Kemendikbud bersama Pemda hendaknya melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan PJJ. Sebab asesmen nasional akan sukses terlaksana, apabila PJJ bisa dilaksanakan dengan baik dan berkualitas," terangnya. (Baca juga: Jawab Keraguan, Ini Capaian Jokowi-Ma'ruf di Bidang Pendidikan )
Satriwan mempertanyakan, bagaimana siswa akan nyaman dan tidak terbebani mengisi soal-soal asesmen nasional sementara mereka sudah terbebani belajar dengan ragam kendala selama PJJ selama berbulan-bulan. Kondisi ini, kata dia, tentu sangat tidak adil bagi peserta didik. Dia mengatakan, asesmen nasional diminta ditunda juga karena persiapannya singkat.
Katanya, saat ini sudah menjelang akhir Oktober sedangkan asesmen nasional dijadwalkan Maret. "P2G menilai kebijakan Kemdikbud melaksanakan asesmen nasional yang dijadwalkan Maret 2021 nanti dirasa sangat tidak bijak, terkesan tergesa-gesa, dan tidak tepat momentumnya di masa pandemi dan PJJ yang masih banyak kendala," pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
