Jawab Keraguan, Ini Capaian Jokowi-Ma'ruf di Bidang Pendidikan

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) merilis laporan kerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin. Salah satu yang dipaparkan dalam laporan satu tahunan tersebut adalah capaian di bidang pendidikan.

Di dalam laporan tersebut diakui banyak tantangan sektor pendidikan yang harus dibenahi.Salah satunya adalah pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan skor Programme for International Student Assessment (PISA) atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika. (Baca juga: Asah Kemampuan Siswa, Kemendikbud Kembali Gelar 2 Kompetisi Debat untuk SMA )

Pemerintah menyebut beberapa langkah dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan di sektor pendidikan. Salah satunya pemerintah mengusung kebijakan Merdeka Belajar. Dalam hal ini lembaga direformasi agar merdeka dari tekanan administrasi, prestasi, penerimaan siswa baru, hingga akreditasi. Bahkan juga ketegangan soal nilai, ujian nasional atau ujian kelulusan hingga kesejahteraan guru.

Pada laporan tersebut disebutkan bahwa Merdeka Belajar menjadi penting agar guru dan siswa mengikuti sekolah dengan menarik dan membahagiakan tapi tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan. Di tingkat kuliah, Merdeka Belajar memberikan dorongan bagi kampus untuk membuka program studi baru serta akreditasi yang lebih fleksibel. Juga adaptif dengan kebutuhan dunia kerja.

Di periode keduanya ini, Presiden Jokowi juga masih melanjutkan program bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dimana pada tahun ini, selain KIP untuk SD, SMP, dan SMA, juga terdapat untuk kuliah. (Baca juga: Program Pendidikan hanya Berganti Nama, Ini Kritik Buat Mendikbud )

Pemerintah juga menyebut terus menggenjot pendidikan vokasi di Indonesia. Disebutkan bahwa sebanyak 14.084 SMK melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Lalu program baru di pemerintahan periode kedua Jokowi ini adalah adanya Kartu Prakerja.Pemerintah menyebut menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran. Program bantuan pelatihan yang diberikan untuk pencari kerja dan pekerja ter-PHK. Tujuannya agar mereka memiliki kompetensi tambahan sebelum mendapatkan pekerjaan baru.

Selain sebagai program, Kartu Prakerja menjadi layanan publik pertama yang dijalankan secara digital dari hulu hingga hilir. Program ini kolaborasi pemerintah dengan platform digital (market place) dan lembaga pelatihan. Di masa pandemi, Kartu Prakerja didesain menjadi “semi bansos”. (Baca juga: Beasiswa Unggulan Kemendikbud Diperebutkan 85.000 Calon, Ini Kisi-kisinya )

Dalam tempo tujuh bulan sejak April diluncurkan, sudah 34,1 juta pendaftar. Sementara anggaran yang telah terserap mencapai Rp19,8 triliun dengan penerima manfaat yakni 5,6 juta orang. Hingga saat ini terdapat 2.055 jenis pelatihan yang tersedia.