Transformasi Pendidikan, Ini Inovasi yang Harus Dimiliki Guru Penggerak
loading...
Seorang guru sekolah dasar mengajar tatap muka di sebuah mushala di Surabaya. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah praktisi pendidikan berharap Program Guru Penggerak (PGP) bisa menjadi salah satu strategi pemerintah untuk melakukan transformasi pendidikan . Materi pelatihan dalam program ini diambil dari berbagai praktik sukses yang telah diterapkan lembaga pendidikan masa kini.
Ketua Komunitas Guru Nusantara (KGN) , Usman Djabbar Mappisona, menyatakan materi yang berada dalam modul pelatihan PGP berangkat dari pengalaman yang telah berhasil. “Modul-modul guru penggerak itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ini merupakan suatu yang sudah terbukti, sesuatu yang sudah jelas,” kata Usman, Senin (2/11). (Baca juga: Kemendikbud Harap Semua Pihak Berkolaborasi Ringankan Beban Belajar Anak )
Menurutnya, PGP merupakan kompilasi dari berbagai keberhasilan sekolah yang telah menerapkan model pendidikan masa kini. Ia pun berharap PGP dapat terus berlanjut dan menjangkau seluruh guru di Indonesia.
Usman meminta PGP harus mampu mengembalikan peran guru sebagaimana filosofi yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara. Praktik tersebut antara lain terkait kemerdekaan anak, keberpihakan guru terhadap kebutuhan anak, serta hal lain yang sangat esensial untuk segera dilakukan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan PGP sebagai program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, pembelajaran yang reflektif dan kolaboratif, lokakarya, hingga pendampingan selama sembilan bulan bagi calon guru penggerak. (Baca juga: Selama PJJ Siswa Alami Tekanan Psikososial, FSGI Minta Kemenkes Turun Tangan )
Pada 8 Oktober 2020, seleksi guru penggerak Angkatan 1 telah selesai dan diumumkan. Hasilnya, terdapat 2.800 guru yang lolos seleksi dari sebanyak 19.218 orang yang mendaftar.
Saat ini, Kemendikbud telah membuka PGP Angkatan 2. Kali ini, Kemendikbud membuka kesempatan bagi calon guru penggerak di 56 kabupten/kota. Proses pendaftaran dibuka sejak Selasa, 13 Oktober 2020 hingga Sabtu, 7 November 2020.
Selain merekrut calon peserta, Kemendikbud juga merekrut pengajar praktik (pendamping) program dari kalangan Guru Berpengalaman, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Akademisi/Praktisi/Konsultan Pendidikan terbaik di 74 kabupaten/kota daerah sasaran PGP angkatan 2.
Usman menilai, tingginya animo para guru untuk terlibat dalam program ini menujukkan antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap perbaikan pendidikan. Apalagi, para guru yang terlibat bukan hanya berasal dari kota, tetapi juga berbagai daerah terpencil.
Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (PGII), Tety Sulastry mengatakan PGP berupaya melatih dan membekali para guru untuk memberikan inovasi dan terobosan baru bagi sekolahnya. Setelah selesai program, guru penggerak harus melakukan transfer pengetahuan kepada guru lain di sekolahnya dan mengimplementasikan apa yang diperoleh selama pelatihan.
Tety juga meminta pemerintah terus mengawal guru penggerak agar terus berinovasi dan menghasilkan karya. “Peserta yang sudah mengikuti PGP tetap mendapatkan pantauan dari Kemendikbud setelah dinyatakan lulus mengikuti pelatihan,” kata dia.
Ia menambahkan, meski sudah teruji selama pelatihan sembilan bulan, para guru tersebut harus mampu menguasai serta bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan selama pelatihan di sekolah masing-masing. “Lulus secara teori belum tentu lulus dalam praktiknya,” tegasnya.
Untuk itu, program ini diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tety pun meminta agar PGP bisa dilakukan secepatnya secara merata di setiap daerah dan bisa menjangkau seluruh guru.
Ketua Komunitas Guru Nusantara (KGN) , Usman Djabbar Mappisona, menyatakan materi yang berada dalam modul pelatihan PGP berangkat dari pengalaman yang telah berhasil. “Modul-modul guru penggerak itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ini merupakan suatu yang sudah terbukti, sesuatu yang sudah jelas,” kata Usman, Senin (2/11). (Baca juga: Kemendikbud Harap Semua Pihak Berkolaborasi Ringankan Beban Belajar Anak )
Menurutnya, PGP merupakan kompilasi dari berbagai keberhasilan sekolah yang telah menerapkan model pendidikan masa kini. Ia pun berharap PGP dapat terus berlanjut dan menjangkau seluruh guru di Indonesia.
Usman meminta PGP harus mampu mengembalikan peran guru sebagaimana filosofi yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara. Praktik tersebut antara lain terkait kemerdekaan anak, keberpihakan guru terhadap kebutuhan anak, serta hal lain yang sangat esensial untuk segera dilakukan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan PGP sebagai program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, pembelajaran yang reflektif dan kolaboratif, lokakarya, hingga pendampingan selama sembilan bulan bagi calon guru penggerak. (Baca juga: Selama PJJ Siswa Alami Tekanan Psikososial, FSGI Minta Kemenkes Turun Tangan )
Pada 8 Oktober 2020, seleksi guru penggerak Angkatan 1 telah selesai dan diumumkan. Hasilnya, terdapat 2.800 guru yang lolos seleksi dari sebanyak 19.218 orang yang mendaftar.
Saat ini, Kemendikbud telah membuka PGP Angkatan 2. Kali ini, Kemendikbud membuka kesempatan bagi calon guru penggerak di 56 kabupten/kota. Proses pendaftaran dibuka sejak Selasa, 13 Oktober 2020 hingga Sabtu, 7 November 2020.
Selain merekrut calon peserta, Kemendikbud juga merekrut pengajar praktik (pendamping) program dari kalangan Guru Berpengalaman, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Akademisi/Praktisi/Konsultan Pendidikan terbaik di 74 kabupaten/kota daerah sasaran PGP angkatan 2.
Usman menilai, tingginya animo para guru untuk terlibat dalam program ini menujukkan antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap perbaikan pendidikan. Apalagi, para guru yang terlibat bukan hanya berasal dari kota, tetapi juga berbagai daerah terpencil.
Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (PGII), Tety Sulastry mengatakan PGP berupaya melatih dan membekali para guru untuk memberikan inovasi dan terobosan baru bagi sekolahnya. Setelah selesai program, guru penggerak harus melakukan transfer pengetahuan kepada guru lain di sekolahnya dan mengimplementasikan apa yang diperoleh selama pelatihan.
Tety juga meminta pemerintah terus mengawal guru penggerak agar terus berinovasi dan menghasilkan karya. “Peserta yang sudah mengikuti PGP tetap mendapatkan pantauan dari Kemendikbud setelah dinyatakan lulus mengikuti pelatihan,” kata dia.
Ia menambahkan, meski sudah teruji selama pelatihan sembilan bulan, para guru tersebut harus mampu menguasai serta bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan selama pelatihan di sekolah masing-masing. “Lulus secara teori belum tentu lulus dalam praktiknya,” tegasnya.
Untuk itu, program ini diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tety pun meminta agar PGP bisa dilakukan secepatnya secara merata di setiap daerah dan bisa menjangkau seluruh guru.
(mpw)
Lihat Juga :
