KPAI: 50 Persen Siswa di Luar Jawa Tak Terlayani PJJ secara Daring

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan jika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak berjalan optimal. Di luar pulau Jawa, bahkan PJJ tidak dirasakan dengan baik bagi sebagian besar pelajar. "Dari data kami, anak-anak Indonesia yang di luar Jawa lebih dari 50 persen tidak terlayani PJJ secara daring," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listayarti dalam siaran Youtube "Sukses Belajar di Masa Pandemi", Jumat (6/11/2020).

Menurut Retno, salah satu penyebabnya ialah tidak mulusnya program subsidi kuota. Banyak siswa yang tidak memiliki nomor ponsel untuk didaftarkan sebagai penerima manfaat subsidi. "Kalau diisiin pulsa jadinya enggak kepake, itu mending ada nomor jadi bisa diisi. Sekarang juga banyak anak enggak punya gadget dan nomernya juga enggak ada, akhirnya bantuan enggak sampai," terang Retno. (Baca juga: Mendikbud ke Guru Paud: Buatlah Anak Jatuh Cinta dengan Buku dan Sekolah )

Belum lagi jangkauan internet yang tidak menyeluruh. Menurutnya saat ini masih ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadi blankspot internet. Bantuan PJJ melalui siaran TVRI ternyata juga dinilai belum efektif. Sinyal TVRI nyatanya belum juga menjangkau tempat tinggal siswa yang berada di pelosok. "Kemudian sinyal ya. Jangankan sinyal internet, orang TV aja enggak dapet, ini fakta loh, kalau Indonesia yang luas problemnya berbeda," terang dia.

KPAI juga melakukan pemantauan di 42 wilayah di Indonesia terkait penerapan kurikulum darurat khusus masa pandemi covid-19. Dalam temuan mereka ternyata masih ada sekolah yang tidak tahu keberadaan kurikulum darurat atau penyederhanaan kurikulum 2013. "Kami mendatangi 42 wilayah dan 42 wilayah kabupaten kota itu mayoritas kepala dinas, guru, kepala sekolahnya enggak tahu peraturan ini," ujarnya. (Baca juga: Borong 70 Medali, Jatim Juara Umum Kompetisi Sains Nasional 2020 )

Padahal kehadiran kurikulum darurat ini sangatlah penting. Gunanya mengurangi beban siswa dalam menyelesaikan pembelajaran. Guru pun tidak perlu menyelesaikan kompetensi dasar yang ada. Menurut Retno butanya sekolah akan kurikulum darurat ini disebabkan beberapa hal. "Kemendikbud tidak memberikan arahan ke dinas, dinas tidak memberikan pengarahan ke sekolah," terang Retno.