Kemenko PMK: Asesmen Nasional Berbasis Digital Bakal Alami Banyak Kendala
Kamis, 12 November 2020 - 22:34 WIB
loading...
Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal menggelar Asesmen Nasional (AN) pada April 2021. AN kemungkinan digelar secara daring, mengingat belum adanya kepastian kapan pandemi Covid-19 berakhir.
Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK ), Agus Sartono menyebut AN berbasis daring di tengah pandemi bakal mengalami banyak kendala. Terlebih, di wilayah Indonesia yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). (Baca juga: PGRI: Banyak Sekolah di Daerah Belum Terima Sosialisasi Asesmen Nasional )
"Sekarang kan jaringan internet kita seperti apa? selama internet kita belum menyeluruh (yang berbasis digital) itu belum bisa. Dan 3T akan terus jadi kendala," ujar Agus di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Menurut Agus, permasalahan digitalisasi tak hanya dihadapi oleh wilayah 3T. Permasalahan digitalisasi masih dirasakan di banyak wilayah di Indonesia.
Dia pun mempertanyakan langkah yang akan diambil Kemedikbud dalam menyelesaikan masalah digitalisasi yang dihadapkan dengan AN. Jika tidak siap menjalankan AN, ia menyarankan Kemendikbud mengundur waktu pelaksanaan program pengganti Ujian Nasional (UN) itu. "Kalau saya sarankan realisasinya mundur Oktober 2021 atau di 2022 kalau memang belum siap," jelas Agus. (Baca juga: Menteri Nadiem Pantau Kondisi Belajar Mengajar di Rote Ndao NTT )
Dia mengakui jika pembahasan AN antara pihaknya dan Kemendikbud belum final. Masih banyak yang belum selesai dari pembahasan AN. Menurutnya, penundaan AN adalah hal yang wajar.
Hari ini, Agus bakal kembali membahas soal AN bersama Plt. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perburukan Kemendikbud, Totok Suprayitno. Pertemuan jadi rapat lanjutan sekaligus meninjau sejauh mana kesiapan Kemendikbud.
"Ini saya mau ketemu Pak Totok sebentar lagi. Kita sudah rapat sekali, kan perencanaan tentang bagaimana kesiapannya, kalau akan dilakukan tahun depankan seharusnya sudah matang konsep itu, dan harus segera disosialisasikan," ungkap dia.
Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK ), Agus Sartono menyebut AN berbasis daring di tengah pandemi bakal mengalami banyak kendala. Terlebih, di wilayah Indonesia yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). (Baca juga: PGRI: Banyak Sekolah di Daerah Belum Terima Sosialisasi Asesmen Nasional )
"Sekarang kan jaringan internet kita seperti apa? selama internet kita belum menyeluruh (yang berbasis digital) itu belum bisa. Dan 3T akan terus jadi kendala," ujar Agus di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Menurut Agus, permasalahan digitalisasi tak hanya dihadapi oleh wilayah 3T. Permasalahan digitalisasi masih dirasakan di banyak wilayah di Indonesia.
Dia pun mempertanyakan langkah yang akan diambil Kemedikbud dalam menyelesaikan masalah digitalisasi yang dihadapkan dengan AN. Jika tidak siap menjalankan AN, ia menyarankan Kemendikbud mengundur waktu pelaksanaan program pengganti Ujian Nasional (UN) itu. "Kalau saya sarankan realisasinya mundur Oktober 2021 atau di 2022 kalau memang belum siap," jelas Agus. (Baca juga: Menteri Nadiem Pantau Kondisi Belajar Mengajar di Rote Ndao NTT )
Dia mengakui jika pembahasan AN antara pihaknya dan Kemendikbud belum final. Masih banyak yang belum selesai dari pembahasan AN. Menurutnya, penundaan AN adalah hal yang wajar.
Hari ini, Agus bakal kembali membahas soal AN bersama Plt. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perburukan Kemendikbud, Totok Suprayitno. Pertemuan jadi rapat lanjutan sekaligus meninjau sejauh mana kesiapan Kemendikbud.
"Ini saya mau ketemu Pak Totok sebentar lagi. Kita sudah rapat sekali, kan perencanaan tentang bagaimana kesiapannya, kalau akan dilakukan tahun depankan seharusnya sudah matang konsep itu, dan harus segera disosialisasikan," ungkap dia.
(mpw)
Lihat Juga :
