Infrastruktur Sekolah Jadi Kunci Belajar Tatap Muka
Rabu, 02 Desember 2020 - 07:49 WIB
loading...
A
A
A
Dewi (39) asal Tuban, Jawa Timur, mengaku tidak mempersoalkan izin pembukaan sekolah dari pemerintah tahun depan. Menurutnya, sang anak yang duduk di kelas lima SD telah rutin bersekolah sejak jauh hari lalu. Dengan kondisi aktual di kampungnya yang mengalami banyak keterbatasan, PJJ bukan sebuah opsi untuk dilakukan. Meski dalam situasi pandemi, penyelenggara sekolah anaknya tetap memutuskan melakukan pembelajaran tatap muka. “Tapi, memang dalam seminggu anak saya hanya masuk tiga kali. Tidak penuh enam hari seperti masa sebelum Covid-19,” tuturnya.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyebutkan, 83,68% sekolah belum siap melangsungkan pertemuan tatap muka (PTM). Hal itu ia katakan berdasarkan hasil pengawasan KPAI sejak Juni hingga November 2020. "Hasil pengawasan KPAI, menunjukkan data dan fakta bahwa dari 49 sekolah yang ditinjau langsung, hanya 16,32% sekolah yang siap dan 83,68% belum siap," ucapnya. (Baca juga: Covid-19 Bisa Sebabkan gigi Penderita Tanggal)
Retno mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan di 49 sekolah di 21 kabupaten/kota pada delapan provinsi. Provinsi yang dijadikan lokasi pengawasan, yakni NTB, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pembukaan sekolah sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru. Sebab, harus diakui, masih banyak sekolah di Indonesia yang belum siap memenuhi seluruh daftar periksa protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Tidak lebih dari 50% sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia yang siap untuk menyiapkan seluruh alat protokol kesehatan, baik pengadaan toilet, cuci tangan, dan seterusnya," ujar Huda, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disiarkan secara daring, Senin (30/11/2020).
Dia mengatakan, darurat pendidikan dikarenakan pandemi saat ini memang terjadi. Menurutnya, yang terbaik dilakukan saat ini adalah sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar anak-anak Indonesia tetap mendapatkan hak-hak mereka. (Baca juga: Moeldoko Ungkap Sulitnya Menumpas Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora)
Kebijakan pembukaan sekolah pada Januari 2021 yang akan datang merupakan hasil dari diskusi yang cukup rumit. Huda mengakui hal ini tidak mudah untuk diputuskan."Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa sekolah tidak perlu buru-buru memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dalam Januari yang akan datang," kata dia.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyebutkan, 83,68% sekolah belum siap melangsungkan pertemuan tatap muka (PTM). Hal itu ia katakan berdasarkan hasil pengawasan KPAI sejak Juni hingga November 2020. "Hasil pengawasan KPAI, menunjukkan data dan fakta bahwa dari 49 sekolah yang ditinjau langsung, hanya 16,32% sekolah yang siap dan 83,68% belum siap," ucapnya. (Baca juga: Covid-19 Bisa Sebabkan gigi Penderita Tanggal)
Retno mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan di 49 sekolah di 21 kabupaten/kota pada delapan provinsi. Provinsi yang dijadikan lokasi pengawasan, yakni NTB, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pembukaan sekolah sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru. Sebab, harus diakui, masih banyak sekolah di Indonesia yang belum siap memenuhi seluruh daftar periksa protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Tidak lebih dari 50% sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia yang siap untuk menyiapkan seluruh alat protokol kesehatan, baik pengadaan toilet, cuci tangan, dan seterusnya," ujar Huda, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disiarkan secara daring, Senin (30/11/2020).
Dia mengatakan, darurat pendidikan dikarenakan pandemi saat ini memang terjadi. Menurutnya, yang terbaik dilakukan saat ini adalah sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar anak-anak Indonesia tetap mendapatkan hak-hak mereka. (Baca juga: Moeldoko Ungkap Sulitnya Menumpas Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora)
Kebijakan pembukaan sekolah pada Januari 2021 yang akan datang merupakan hasil dari diskusi yang cukup rumit. Huda mengakui hal ini tidak mudah untuk diputuskan."Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa sekolah tidak perlu buru-buru memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dalam Januari yang akan datang," kata dia.
Lihat Juga :
