Ancaman Buat Siswa dan Guru, Tunda Sekolah Tatap Muka Awal 2021
Selasa, 29 Desember 2020 - 11:22 WIB
loading...
Sejumlah murid mengikuti proses belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI) meminta pemerintah menunda pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka atas dasar pertimbangan keamanan dan keselamatan peserta didik.
Ketua PAGI, MQ Iswara menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah yang akan membuka KBM tatap muka mulai awal 2021 mendatang. Menurutnya, rencana tersebut sangat berisiko di tengah masih tingginya tingkat penularan Covid-19. (Baca juga: Berbagi Inspirasi, Kemendikbud Kumpulkan 868 Siswa-Mahasiswa Berprestasi )
Iswara menegaskan, tuntutan KBM tatap muka sejatinya harus dipertimbangkan secara matang mengingat banyaknya faktor yang sangat krusial, di antaranya keamanan dan kesehatan segenap civitas akademika.
Menurutnya, meski hadirnya vaksin Covid-19 menjadi kabar gembira bagi masyarakat, namun vaksin Covid-19 tidak dapat diakses oleh para peserta didik mengingat segmen usia yang menjadi prioritas sementara adalah warga berusia 18-59 tahun. Hal itu dikhawatirkan membuat peserta didik rentan terpapar Covid-19.
"Vaksin memang sudah datang 1,2 juta dosis dan menyusul 1,8 juta dosis bulan Januari 2021. Kita juga masih harus menunggu uji klinis (vaksin Covid-19) tahap III, meski kita yakin efektivitas dan efikasi dari vaksin tersebut," tutur Iswara melalui keterangan resminya, Senin (28/12/2020). (Baca juga: Ini Batas Waktu Masa Sanggah Kuota untuk SNMPTN 2021 oleh Sekolah )
Iswara yang juga Direktur Eksekutif Pelija Peduli, sebuah organisasi peduli lingkungan itu menerangkan, meski vaksin Covid-19 sudah tiba di Tanah Air, namun tidak serta merta vaksin tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat.
Dia memaparkan, akhir Januari 2021 baru akan dilakukan penyerahan interim result uji klinis tahap III vaksin Sinovac kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian dilanjutkan oleh pengajuan lot release oleh PT Bio Farma dan BPOM.
"Jadi, diperkirakan baru akhir Maret (2021) uji klinis tahap III selesai. Kita juga melihat PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di beberapa daerah masih diberlakukan dengan ketat," paparnya.
Tidak hanya itu, lanjut Iswara, munculnya varian baru COVID-19 dengan daya penularan yang sangat cepat di sejumlah negara menyebabkan tidak adanya jaminan bahwa siapapun dapat terbebas dari Covid-19, termasuk para peserta didik.
"Saya khawatir akan ada klaster baru, yaitu klaster Plpendidikan dan ini akan sangat beresiko. Sementara Covid-19 masih tinggi, vaksinasi belum dimulai, proses pembelajaran akan berlangsung masif dan serentak," katanya.
"Di lain sisi, para peserta didik bukan termasuk yang akan divaksin di awal. Oleh karena itu, untuk kebaikan para peserta didik, KBM Tatap Muka sebaiknya diundur atau ditunda," ujar Iswara menekankan.
Diketahui, hampir sepuluh bulan pandemi Covid-19 hadir dalam berbagai dimensi kehidupan manusia dengan segala konsekuensi yang diakibatkannya.
Hampir semua ruang terdampak oleh kehadiran virus yang berasal dari Wuhan, China itu dan salah satu yang paling terdampak dan memiliki peran strategis adalah sektor pendidikan.
Mekanisme pelayanan pendidikan sempat terombang-ambing di awal pandemi dengan tuntutan agar pembelajaran tetap berjalan dengan format yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak.
Pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi salah satu alternatif pelayanan yang dihadirkan dengan segenap kekurangan dan ketidakidealannya karena berbagi faktor.
Dan akhir-akhir ini, muncul tuntutan KB tatap muka di awal tahun 2021 mengingat ada faktor kejenuhan dari peserta didik, selain faktor lain yang melandasinya.
Ketua PAGI, MQ Iswara menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah yang akan membuka KBM tatap muka mulai awal 2021 mendatang. Menurutnya, rencana tersebut sangat berisiko di tengah masih tingginya tingkat penularan Covid-19. (Baca juga: Berbagi Inspirasi, Kemendikbud Kumpulkan 868 Siswa-Mahasiswa Berprestasi )
Iswara menegaskan, tuntutan KBM tatap muka sejatinya harus dipertimbangkan secara matang mengingat banyaknya faktor yang sangat krusial, di antaranya keamanan dan kesehatan segenap civitas akademika.
Menurutnya, meski hadirnya vaksin Covid-19 menjadi kabar gembira bagi masyarakat, namun vaksin Covid-19 tidak dapat diakses oleh para peserta didik mengingat segmen usia yang menjadi prioritas sementara adalah warga berusia 18-59 tahun. Hal itu dikhawatirkan membuat peserta didik rentan terpapar Covid-19.
"Vaksin memang sudah datang 1,2 juta dosis dan menyusul 1,8 juta dosis bulan Januari 2021. Kita juga masih harus menunggu uji klinis (vaksin Covid-19) tahap III, meski kita yakin efektivitas dan efikasi dari vaksin tersebut," tutur Iswara melalui keterangan resminya, Senin (28/12/2020). (Baca juga: Ini Batas Waktu Masa Sanggah Kuota untuk SNMPTN 2021 oleh Sekolah )
Iswara yang juga Direktur Eksekutif Pelija Peduli, sebuah organisasi peduli lingkungan itu menerangkan, meski vaksin Covid-19 sudah tiba di Tanah Air, namun tidak serta merta vaksin tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat.
Dia memaparkan, akhir Januari 2021 baru akan dilakukan penyerahan interim result uji klinis tahap III vaksin Sinovac kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian dilanjutkan oleh pengajuan lot release oleh PT Bio Farma dan BPOM.
"Jadi, diperkirakan baru akhir Maret (2021) uji klinis tahap III selesai. Kita juga melihat PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di beberapa daerah masih diberlakukan dengan ketat," paparnya.
Tidak hanya itu, lanjut Iswara, munculnya varian baru COVID-19 dengan daya penularan yang sangat cepat di sejumlah negara menyebabkan tidak adanya jaminan bahwa siapapun dapat terbebas dari Covid-19, termasuk para peserta didik.
"Saya khawatir akan ada klaster baru, yaitu klaster Plpendidikan dan ini akan sangat beresiko. Sementara Covid-19 masih tinggi, vaksinasi belum dimulai, proses pembelajaran akan berlangsung masif dan serentak," katanya.
"Di lain sisi, para peserta didik bukan termasuk yang akan divaksin di awal. Oleh karena itu, untuk kebaikan para peserta didik, KBM Tatap Muka sebaiknya diundur atau ditunda," ujar Iswara menekankan.
Diketahui, hampir sepuluh bulan pandemi Covid-19 hadir dalam berbagai dimensi kehidupan manusia dengan segala konsekuensi yang diakibatkannya.
Hampir semua ruang terdampak oleh kehadiran virus yang berasal dari Wuhan, China itu dan salah satu yang paling terdampak dan memiliki peran strategis adalah sektor pendidikan.
Mekanisme pelayanan pendidikan sempat terombang-ambing di awal pandemi dengan tuntutan agar pembelajaran tetap berjalan dengan format yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak.
Pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi salah satu alternatif pelayanan yang dihadirkan dengan segenap kekurangan dan ketidakidealannya karena berbagi faktor.
Dan akhir-akhir ini, muncul tuntutan KB tatap muka di awal tahun 2021 mengingat ada faktor kejenuhan dari peserta didik, selain faktor lain yang melandasinya.
(mpw)
Lihat Juga :
