Kualitas Lulusan SMK Pariwisata Rendah, DPR Ingatkan Sandiaga Uno
Senin, 18 Januari 2021 - 15:35 WIB
loading...
Siswa siswi melakukan praktek front office dan house keeping di SMK Jaya Wisata 2 Jakarta Timur. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Anggota Komisi X DPR , Ledia Hanifah Amalia mengingatkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno lebih memperhatikan kualitas lulusan SMK Pariwisata.
Menurut Ledia, lulusan SMK Pariwisata banyak dikeluhkan karena dinilai tak memiliki keterampilan yang memadai untuk bekerja di sektor pariwisata. Oleh karenanya, Kemenparekraf, Ledia meminta Sandiaga Uno meningkatkan kualitas lulusan SMK Pariwisata. Baca juga: Tampung Keluhan Belajar Daring, DPR: Orang Tua Butuh Modul Mas Menteri?
"Untuk SMK Pariwisata banyak lulusannya yang dikeluhkan tidak memiliki keterampilan memadai untuk bekerja di bidang pariwisata, seperti kurang tersiapkan untuk bergiat di ranah kerja," ungkap Ledia di Bandung, Senin (18/1/2021).
Menurut Ledia, keluhan semacam itu kerap diterimanya dalam berbagai pertemuan di daerah pemilihan (dalil)-nya maupun daerah-daerah pada masa kunjungan kerja. Selain itu, saat bertemu dengan dinas pariwisata daerah, lembaga-lembaga, hingga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata.
"SMK ini kan berada di bawah Ditjen Vokasi Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan bidang vokasi ini kita pahami sebagai lingkup pendidikan yang lebih banyak menitikberatkan kegiatan praktek keterampilan daripada teori," katanya. Baca juga: Tahap Akhir, Ini Lima Finalis Akademi Madrasah Digital Kemenag 2020
"Kalau sampai ada keluhan soal rendahnya kualitas kelulusan mereka, tentu ada yang harus diperbaiki dan perlu menjadi perhatian Kemenparekraf," sambung Ledia menegaskan.
Anggota legislatif dari dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini mengusulkan, Kemenparekraf menguatkan koordinasi dengan pihak Kemendikbud, agar sekolah-sekolah pariwisata memiliki standar kelulusan minimum yang sesuai dan diperlukan sektor pariwisata.
"Standar minimum ini penting supaya lulusan SMK ini bisa siap pakai, siap kerja di bidangnya. Kalau bisa, bahkan ada koordinasi juga dengan dunia usaha dunia industri, agar bisa tepat pula standarnya," tegasnya lagi.
Tidak hanya itu, Ledia juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap mahasiswa yang berkuliah di kampus-kampus pariwisata, terutama minimnya dukungan beasiswa.
Padahal, kata Ledia, lulusan kampus pariwisata sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata di Indonesia yang jumlahnya masih sedikit.
Ledia yakin, kemudahan mendapatkan beasiswa bakal mendongkrak jumah mahasiswa pariwisata. Terlebih, banyak calon mahasiswa yang berminat berkuliah di kampus pariwisata, namun terganjal persoalan biaya.
"Kampus pariwisata di bawah naungan Kemenparekraf semestinya bisa menjadi pilot project penghasil lulusan yang kompeten dengan merekrut siswa dari berbagai daerah didukung dengan pemberian beasiswa. Untuk keperluan tersebut tentu saja Kemenparekraf juga perlu pula berkoordinasi dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan), agar bisa mengalokasikan lebih banyak peluang beasiswa tersebut," pungkasnya.
Menurut Ledia, lulusan SMK Pariwisata banyak dikeluhkan karena dinilai tak memiliki keterampilan yang memadai untuk bekerja di sektor pariwisata. Oleh karenanya, Kemenparekraf, Ledia meminta Sandiaga Uno meningkatkan kualitas lulusan SMK Pariwisata. Baca juga: Tampung Keluhan Belajar Daring, DPR: Orang Tua Butuh Modul Mas Menteri?
"Untuk SMK Pariwisata banyak lulusannya yang dikeluhkan tidak memiliki keterampilan memadai untuk bekerja di bidang pariwisata, seperti kurang tersiapkan untuk bergiat di ranah kerja," ungkap Ledia di Bandung, Senin (18/1/2021).
Menurut Ledia, keluhan semacam itu kerap diterimanya dalam berbagai pertemuan di daerah pemilihan (dalil)-nya maupun daerah-daerah pada masa kunjungan kerja. Selain itu, saat bertemu dengan dinas pariwisata daerah, lembaga-lembaga, hingga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata.
"SMK ini kan berada di bawah Ditjen Vokasi Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan bidang vokasi ini kita pahami sebagai lingkup pendidikan yang lebih banyak menitikberatkan kegiatan praktek keterampilan daripada teori," katanya. Baca juga: Tahap Akhir, Ini Lima Finalis Akademi Madrasah Digital Kemenag 2020
"Kalau sampai ada keluhan soal rendahnya kualitas kelulusan mereka, tentu ada yang harus diperbaiki dan perlu menjadi perhatian Kemenparekraf," sambung Ledia menegaskan.
Anggota legislatif dari dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini mengusulkan, Kemenparekraf menguatkan koordinasi dengan pihak Kemendikbud, agar sekolah-sekolah pariwisata memiliki standar kelulusan minimum yang sesuai dan diperlukan sektor pariwisata.
"Standar minimum ini penting supaya lulusan SMK ini bisa siap pakai, siap kerja di bidangnya. Kalau bisa, bahkan ada koordinasi juga dengan dunia usaha dunia industri, agar bisa tepat pula standarnya," tegasnya lagi.
Tidak hanya itu, Ledia juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap mahasiswa yang berkuliah di kampus-kampus pariwisata, terutama minimnya dukungan beasiswa.
Padahal, kata Ledia, lulusan kampus pariwisata sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata di Indonesia yang jumlahnya masih sedikit.
Ledia yakin, kemudahan mendapatkan beasiswa bakal mendongkrak jumah mahasiswa pariwisata. Terlebih, banyak calon mahasiswa yang berminat berkuliah di kampus pariwisata, namun terganjal persoalan biaya.
"Kampus pariwisata di bawah naungan Kemenparekraf semestinya bisa menjadi pilot project penghasil lulusan yang kompeten dengan merekrut siswa dari berbagai daerah didukung dengan pemberian beasiswa. Untuk keperluan tersebut tentu saja Kemenparekraf juga perlu pula berkoordinasi dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan), agar bisa mengalokasikan lebih banyak peluang beasiswa tersebut," pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
