Cegah Intoleransi, Perhimpunan Guru Minta Pemerintah Cek Perda dan Sekolah

Satriwan menegaskan Kemendagri dapat memberikan catatan dan rekomendasi jika ada aturan di daerah yang bertentangan dengan beleid yang lebih tinggi. “Pegiat hukum dan HAM, orang tua siswa, dan organisasi guru dapat melakukan pengawasan bersama. Bahkan, jika perlu melakukan judicial review terhadap aturan daerah yang merugikan sekolah,” ucapanya.

Rekomendasi kedua, Satriwan meminta Kemendikbud tidak lepas tangan begitu saja dengan alasan sekolah berada dalam kewenangan pemerintah daerah (pemda). Peran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud harus dioptimalkan untuk mengawasi kebijakan dinas pendidikan dan kepala sekolah bernuansa intoleransi.

Selanjutnya, Perhimpunan Guru meminta Kemendikbud menggandeng lembaga sosial kemasyarakatan, seperti Wahid Foundation, Maarif Institute, Setara Institute, YLBHI, Elsam, dan sebagainya. Lembaga-lembaga itu bisa difungsikan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan siswa mengenai pendidikan kewarganegaraan, multikulturalisme, toleransi, dan perdamaian.

Terakhir, Satriwan meminta Kemendikbud dan pemda bekerja sama dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang menjadi leading sector dalam penyemai nilai Pancasila. “Agar nilai-nilai Pancasila terus hidup, diaktualisasikan baik secara kultural maupun struktural di masyarakat,” pungkasnya.