Guru Tidak Sejahtera, DPR: Kemungkinan Besar Tak Akan Fokus Mengajar
loading...
Sejumlah Guru honorer memperjuangkan nasibnya agar diangkat menjadi PNS ke pemerintah. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kesejahteraan guru honorer masih minim . Padahal, keberadaan mereka sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk kemajuan Bangsa Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan merupakan masalah yang berlarut-larut dan telah terjadi puluhan tahun. Hal itu diakibatkan belum adanya sistem perekrutan dan manajemen guru yang jelas.
“Dalam kondisi ideal, seharusnya tidak ada yang namanya guru honorer melainkan semuanya merupakan ASN yang statusnya jelas dan kesejahteraannya dijamin oleh negara. Kecuali, mungkin untuk swasta yang memiliki sistemnya sendiri,” ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (18/3/2021).
Politikus Partai Golkar itu menerangkan saat ini sedang direncanakan berbagai terobosan untuk membenahi situasi ini. Dalam jangka pendek, pemerintah merekrut 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Selain itu, sedang dirancang pembenahan sistemik melalui Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Hetifah mengungkapkan kesejahteraan guru yang minim akan mempengaruhi kualitas pengajaran.
“Saat guru tidak sejahtera kemungkinan besar tidak dapat berfokus untuk memberikan pengajaran yang optimal kepada siswa. Kita juga belum memiliki skema yang jelas terkait performance-based incentive,” ucapnya.
Dia menjelaskan mereka yang memiliki performa baik dalam mengajar seharusnya mendapatkan tunjangan yang lebih besar. Ini akan membuat para guru termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. “Kedepannya, hal itu akan kami susun bersama-sama,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan merupakan masalah yang berlarut-larut dan telah terjadi puluhan tahun. Hal itu diakibatkan belum adanya sistem perekrutan dan manajemen guru yang jelas.
“Dalam kondisi ideal, seharusnya tidak ada yang namanya guru honorer melainkan semuanya merupakan ASN yang statusnya jelas dan kesejahteraannya dijamin oleh negara. Kecuali, mungkin untuk swasta yang memiliki sistemnya sendiri,” ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (18/3/2021).
Politikus Partai Golkar itu menerangkan saat ini sedang direncanakan berbagai terobosan untuk membenahi situasi ini. Dalam jangka pendek, pemerintah merekrut 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Selain itu, sedang dirancang pembenahan sistemik melalui Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Hetifah mengungkapkan kesejahteraan guru yang minim akan mempengaruhi kualitas pengajaran.
“Saat guru tidak sejahtera kemungkinan besar tidak dapat berfokus untuk memberikan pengajaran yang optimal kepada siswa. Kita juga belum memiliki skema yang jelas terkait performance-based incentive,” ucapnya.
Dia menjelaskan mereka yang memiliki performa baik dalam mengajar seharusnya mendapatkan tunjangan yang lebih besar. Ini akan membuat para guru termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. “Kedepannya, hal itu akan kami susun bersama-sama,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
