Kemendikbud-Kemenristek Disatukan, Ini Respons Ketua Forum Rektor Indonesia

JAKARTA - Prof Arif Satria, Rektor IPB University yang juga Ketua Forum Rektor Indonesia 2020-2021, menjadi narasumber dialog tentang Masa Depan Pendidikan dan Ristek dalam Satu Kementerian di salah satu Tv Swasta, Rabu (15/4). Prof Arif menghormati keputusan akan adanya peleburan dua kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

“Kita menghormati keputusan yang sudah diambil. Namun demikian, soal struktur itu atau nomenklatur apapun yang diputuskan selalu memiliki positif dan negatif,” ujar Rektor IPB University dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Minggu (18/4/2021).



Dirinya mengungkapkan bahwa Kemendikbudristek memiliki sisi positif dan kelemahan juga. Kemenristek yang lama juga ada kelebihan dan kekurangan, jadi kalau yang sekarang itu digabung, bagi Perguruan Tinggi (PT) tentu lebih mudah karena hanya mempunyai satu ‘bapak’.

“Sehingga mudah untuk koordinasi dan juga bagi pemerintah mudah dalam menentukan indikator kinerja dan lain sebagainya. Namun, kelemahan sekarang adalah penyatuan riset dengan lembaga-lembaga PT dan riset dengan non PT butuh effort (usaha) lebih,” ujarnya.

Prof Arif menyampaikan jika Kemenristek sebelumnya dalam berkoordinasi riset lebih mudah. Sementara kelemahan Kemenristek model lama adalah memiliki dua ‘bapak’ sehingga butuh effort lebih dalam mengkomunikasikan kebijakan dan lain sebagainya.



Menurutnya, Indonesia saat ini berada di peringkat 85 dari 131 negara di dunia pada Indeks Inovasi Global atau terendah kedua jika dibandingkan negara ASEAN. Ia menuturkan bahwa riset sangat berperan dalam prestasi Indonesia.

“Kemajuan ekonomi negara sangat terkait dengan kemampuan inovasi dan kemampuan inovasi sangat terkait dengan riset. Sementara anggaran riset di Indonesia masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia, Korea Selatan dan Jepang. Besar anggaran riset Indonesia yakni 0,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sementara besar anggaran riset Malaysia sudah mencapai 1,3 persen dari PDB, Korea Selatan dan Jepang sebesar 4,3 persen dan 3,6 persen dari PDB,” jelasnya.

Prof Arif juga mengutarakan perlunya political action. Menurutnya, prioritas political action dalam hal ini akan tercermin dalam hal budget. Kemampuan mengalokasikan budget yang efektif bisa mendongkrak inovasi agar lebih unggul lagi. “Begitu pula budget untuk mendongkrak pra pendidikan dalam menghadapi era seperti sekarang ini,” pungkasnya.