Masih Berisiko, Keputusan Final Belajar Tatap Muka di Tangan Orang Tua
Sabtu, 22 Mei 2021 - 11:52 WIB
loading...
Simulasi sekolah tatap muka dilakukan para pelajar tingkat SMP di Kota Surabaya.Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Anggota DPR RI, Ledia Hanifa Amalia menegaskan bahwa keputusan final kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah sepenuhnya berada di tangan orang tua siswa.
Penegasan tersebut disampaikan Ledia di tengah masih banyaknya pro kontra terkait pembukaan KBM tatap muka yang rencananya digelar Juli 2021 mendatang dan situasi pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Baca juga: Kemendikbudristek Targetkan 70 Ribu Guru dan Siswa Ikut Program KIHAJAR
"Keputusan final ada di orang tua. Ketika orang tua menganggap bahwa KBM tatap muka terlalu berisiko buat anaknya, mungkin karena kondisi kesehatan anak, itu dibenarkan untuk tidak sekolah," tegas Ledia di Bandung, Jumat (21/5/2021).
Oleh karenanya, Ledia menekankan, pihak sekolah tidak boleh memaksakan siswa didiknya untuk melaksanakan KBM tatap muka. Bahkan, pihak sekolah pun dilarang menganggap siswa bolos jika tidak mengikuti KBM tatap muka.
"Sekolah tidak boleh mengatakan bahwa anak itu bolos, tapi harus disediakan fasilitas hibrid. Jadi yang online dan offline secara bersamaan, mereka harus menyiapkan sistemnya," kata Anggota Komisi X DPR RI itu.
Baca juga: Sangat Dinanti, Akhirnya Tunjangan Profesi Guru Madrasah Bisa Cair Sebagian
Dalam kesempatan itu, Ledia juga menyatakan bahwa KBM tatap muka di sekolah akan sangat bergantung kebijakan pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil evaluasi epidemiologi kasus COVID-19. Pemerintah daerah pun bertanggung jawab atas risiko dari rencana pembukaan KBM tatap muka di sekolah.
"Ketika kemudian akan dibuka, ada berbagai sistem yang harus disiapkan di masing-masing daerah, mulai dari menyiapkan sistem KBM tatap muka bergantian (shift) hingga menyiapkan fasilitas pendukung seperti kaca pembatas," sebutnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (dapil) Kota Cimahi dan Kota Bandung itu menilai, rencana pembukaan KBM tatap muka di sekolah juga akan sangat bergantung pada kondisi bulan Juli mendatang. Terlebih, saat ini, semua pihak tengah dihadapkan pada kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran 2021.
Baca juga: Forum Guru Minta Sekolah Diizinkan Pungut Iuran Pendaftaran Siswa Baru
"Sekarang saja kan kecenderungannya sudah ada kenaikan. Apalagi, ada kabar juga yang menyebutkan munculnya varian baru COVID-19. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap rencana (KBM tatap muka di sekolah) tersebut," terangnya.
Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menargetkan, semua sekolah sudah membuka KBM tatap muka pada Juli 2021. Sejauh ini, sudah banyak pemerintah daerah dan sekolah yang mulai melakukan uji coba KBM tatap muka di tengah ancaman lonjakan kasus COVID-19.
Penegasan tersebut disampaikan Ledia di tengah masih banyaknya pro kontra terkait pembukaan KBM tatap muka yang rencananya digelar Juli 2021 mendatang dan situasi pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Baca juga: Kemendikbudristek Targetkan 70 Ribu Guru dan Siswa Ikut Program KIHAJAR
"Keputusan final ada di orang tua. Ketika orang tua menganggap bahwa KBM tatap muka terlalu berisiko buat anaknya, mungkin karena kondisi kesehatan anak, itu dibenarkan untuk tidak sekolah," tegas Ledia di Bandung, Jumat (21/5/2021).
Oleh karenanya, Ledia menekankan, pihak sekolah tidak boleh memaksakan siswa didiknya untuk melaksanakan KBM tatap muka. Bahkan, pihak sekolah pun dilarang menganggap siswa bolos jika tidak mengikuti KBM tatap muka.
"Sekolah tidak boleh mengatakan bahwa anak itu bolos, tapi harus disediakan fasilitas hibrid. Jadi yang online dan offline secara bersamaan, mereka harus menyiapkan sistemnya," kata Anggota Komisi X DPR RI itu.
Baca juga: Sangat Dinanti, Akhirnya Tunjangan Profesi Guru Madrasah Bisa Cair Sebagian
Dalam kesempatan itu, Ledia juga menyatakan bahwa KBM tatap muka di sekolah akan sangat bergantung kebijakan pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil evaluasi epidemiologi kasus COVID-19. Pemerintah daerah pun bertanggung jawab atas risiko dari rencana pembukaan KBM tatap muka di sekolah.
"Ketika kemudian akan dibuka, ada berbagai sistem yang harus disiapkan di masing-masing daerah, mulai dari menyiapkan sistem KBM tatap muka bergantian (shift) hingga menyiapkan fasilitas pendukung seperti kaca pembatas," sebutnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (dapil) Kota Cimahi dan Kota Bandung itu menilai, rencana pembukaan KBM tatap muka di sekolah juga akan sangat bergantung pada kondisi bulan Juli mendatang. Terlebih, saat ini, semua pihak tengah dihadapkan pada kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran 2021.
Baca juga: Forum Guru Minta Sekolah Diizinkan Pungut Iuran Pendaftaran Siswa Baru
"Sekarang saja kan kecenderungannya sudah ada kenaikan. Apalagi, ada kabar juga yang menyebutkan munculnya varian baru COVID-19. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap rencana (KBM tatap muka di sekolah) tersebut," terangnya.
Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menargetkan, semua sekolah sudah membuka KBM tatap muka pada Juli 2021. Sejauh ini, sudah banyak pemerintah daerah dan sekolah yang mulai melakukan uji coba KBM tatap muka di tengah ancaman lonjakan kasus COVID-19.
(mpw)
Lihat Juga :
