Ornamen Header
Pemerintah Didesak Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru
Pemerintah Didesak Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru
Pemerintah didesak segera mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Foto/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah didesak segera mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, sistem itu selalu menimbulkan polemik di masyarakat setiap tahunnya, tanpa bisa diantisipasi oleh pemerintah dengan kasus sama, yakni permasalahan teknis seperti server tidak bisa diakses, fasilitas tidak mendukung dan sebagainya.

Baca juga: Pendaftaran PPDB SMP dan SMA DKI Jakarta Jalur Zonasi Dimulai Hari Ini

Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Styandari Hakim mengungkapkan, partainya mendapat banyak keluhan masyarakat dari berbagai daerah terkait sistem zonasi PPDB itu.

"Kami mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi, karena menjadi permasalahan setiap tahun," katanya, Selasa (29/6/2021).



Baca juga: Pendaftar PPDB Jalur Zonasi Mencapai 68.663 Siswa

Partai Gelora menilai sistem zonasi PPDB bisa berdampak baik jika diterapkan secara konsisten. Dia menambahkan, sistem itu bisa mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga serta menciptakan keadilan akses pendidikan.

"Karena sistem zonasi PPDB, jika diterapkan secara konsisten dapat berdampak baik untuk menciptakan keadilan akses pendidikan. Maka dari itu, evaluasi sistem PPDB secara menyeluruh perlu dilakukan,” tuturnya.

Menurut dia, selain mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga peserta didik, sistem zonasi PPDB itu dapat menghapuskan paradigma kastanisasi yang selama bertahun-tahun menciptakan kesenjangan layanan pendidikan antara si kaya dan si miskin.

"Pemerintah harus konsisten menerapkan aturan zonasi dan mempertimbangkan faktor nilai serta prestasi calon peserta didik," ujar Tyan.
halaman ke-1
TULIS KOMENTAR ANDA!