Pandemi Corona, Pembukaan Aktivitas Sekolah di Tiap Daerah Harus Dibedakan

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan, bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah sudah mulai dibuka pada 15 Juni mendatang meski dalam kondisi pandemi Covid-19 atau virus Corona.

(Baca juga: Corona Belum Tuntas, Ikatan Dokter Sarankan Siswa Tetap Belajar di Rumah)

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan bahwa pembukaan aktivitas KBM di sekolah ini harus dibedakan antardaerah mengingat kondisi Corona di setiap daerah berbeda. Serta, perlu adanya berbagai inovasi dalam KBM saat pandemi ini.

"Kebijakan pembukaan sekolah sebaiknya dibedakan antarwilayahnya. Prioritas pertama adalah keselamatan siswa, guru, dan juga keluarganya. Ketuntasan kurikulum adalah nomor dua. Jikalau memang sekolah ingin dibuka, harus dipastikan memang hanya untuk daerah yang berada dalam zona hijau sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19," kata Hetifah kepada SINDO Media, Kamis (28/5/2020).

Hetifah berpandangan, perlu adanya inovasi dari KBM di era new normal ini. Seperti misalnya, mengkombinasikan KBM antara tatap muka dan virtual sehingga, dapat meminimalisir adanya kontak langsung dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. Kemendikbud harus terus menggencarkan program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, dan orang tua agar hal ini dapat berjalan efektif.

Kemudian, lanjut Hetifah, standar pendidik dan tenaga pendidikan juga harus disesuaikan. Guru diharapkan dapat menjadi pihak yang secara aktif memantau keadaan murid-muridnya baik dalam kesehatan jasmani maupun rohani, dan aktif mensosialisasikan gerakan hidup sehat kepada siswa dan orangtua murid.

"Tenaga UKS juga harus dioptimalkan. Mereka harus secara aktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan tiap muridnya setiap pagi sebelum masuk sekolah," usul Hetifah.

Dengan peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dia melanjutkan, ketersediaan akses internet merupakan hal yang mutlak dipenuhi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbud harus terus bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyediakan akses internet hingga ke pelosok.

"Saya harap hal ini dapat menjadi prioritas untuk didorong satu-dua tahun kedepan agar tidak ada lagi golongan yang termarjinalkan. Sebelum hal itu terwujud, Kemendikbud harus memikirkan program-program afirmasi bagi mereka, seperti program-program TVRI dan RRI, pendampingan guru ke rumah, dan lain-lain," harapnya.

Legislator Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga mengingatkan, bagi sekolah-sekolah yang telah dibuka, harus menerapkan standar-standar pendidikan baru yang berbeda dengan sebelum Covid-19. Misalnya, untuk sarana dan prasarana, harus memenuhi kebutuhan sanitasi, seperti adanya toilet yang bersih, tempat cuci tangan dengan sabun, dan fasilitas UKS yang memadai.

"Kelas yang ada juga harus sesuai protokol Covid-19, seperti kursi dan bangku yang berjarak. Untuk sekolah yang belum dapat memenuhi standar-standar diatas, lebih baik untuk tidak dipaksakan dibuka dahulu," pintanya.

Selain itu, dia mengharapkan, Kemendikbud dapat belajar dari best practices negara lain yang telah memulai kembali kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia dapat mengambil pelajaran dan tidak memulai dari nol. Sebagai contoh, di beberapa negara bagian di Australia, murid-murid hanya masuk seminggu sekali sesuai jadwalnya, dan hanya sebentar seperti ambil raport.

"Hal ini hanya agar guru dapat mengevaluasi keberjalanan pembelajaran daring yang telah dilakukan seminggu ke belakang, dan memberikan arahan untuk seminggu kedepan. Pertemuan antar-murid sangat diminimalisir," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.