Rencana Belum Matang, Kemendikbudristek Diminta Tunda Asesmen Nasional
loading...
Kemendikbudristek diminta menunda rencana asesmen nasional karena dinilai belum matang. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Rencana asesmen nasional yang akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) pada September 2021 mendatang dinilai belum matang.
"Asesmen nasional ini masih memiliki inkonsistensi dalam hal tujuan dan rencana implementasinya. Tapi sudah dijadwalkan berlangsung September, secara virtual pula. Menurut kami program ini belum matang, sebaiknya ditunda saja," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, Senin (23/8/2021).
Anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bandung dan Cimahi ini menjabarkan alasannya meminta asesmen nasional ditunda. Pertama, masih terdapat ketidaksinkronan antara tujuan asesmen nasional dengan rencana implementasinya. "Kedua terkait situasi pandemi yang belum berakhir," tegasnya.
Kemendikbudristek sendiri menyebutkan bahwa asesmen nasional merupakan bagian dari evaluasi sistem pendidikan dalam mengukur kinerja sekolah/madrasah dan pemerintah daerah (pemda) dengan tujuan agar sekolah/madrasah dan pemda mampu melakukan evaluasi diri dan melakukan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.
Asesmen nasional kemudian dibagi atas tiga cakupan, yakni asesmen kompetensi minimum yang meliputi kompetensi literasi baca dan literasi numerik, survei karakter, serta survei lingkungan belajar.
"Salah satu pertanyaan yang kemudian hadir adalah apakah karakter siswa dapat disimpulkan lewat sebuah survei? Jawaban normatif mungkin bisa didapat ketika siswa menjawab soal-soal. Namun sesungguhnya, penentuan karakter bukan didapat lewat jawaban survei melainkan kita kenali dari sikap dan tindakan yang dapat diamati, dilihat dari perilaku keseharian siswa," paparnya.
Begitupula terkait survei lingkungan belajar, Ledia melihat tujuan dan implementasi survei lingkungan belajar yang dilaksanakan Kemendikbudristek juga tidak sinkron.
"Survei lingkungan belajar yang dilakukan Kemdikbud pada tengah tahun lalu memunculkan kegaduhan karena berdasarkan beberapa laporan dari peserta survei, isian surveinya banyak yang cenderung politis, SARA, rasis dan diskriminatif. Ini menunjukkan bagaimana pihak Kemendikbudristek nampak belum memiliki kesiapan dalam mendedahkan indikator yang tepat pada survei lingkungan belajar ini," beber Ledia.
"Asesmen nasional ini masih memiliki inkonsistensi dalam hal tujuan dan rencana implementasinya. Tapi sudah dijadwalkan berlangsung September, secara virtual pula. Menurut kami program ini belum matang, sebaiknya ditunda saja," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, Senin (23/8/2021).
Anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bandung dan Cimahi ini menjabarkan alasannya meminta asesmen nasional ditunda. Pertama, masih terdapat ketidaksinkronan antara tujuan asesmen nasional dengan rencana implementasinya. "Kedua terkait situasi pandemi yang belum berakhir," tegasnya.
Kemendikbudristek sendiri menyebutkan bahwa asesmen nasional merupakan bagian dari evaluasi sistem pendidikan dalam mengukur kinerja sekolah/madrasah dan pemerintah daerah (pemda) dengan tujuan agar sekolah/madrasah dan pemda mampu melakukan evaluasi diri dan melakukan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.
Asesmen nasional kemudian dibagi atas tiga cakupan, yakni asesmen kompetensi minimum yang meliputi kompetensi literasi baca dan literasi numerik, survei karakter, serta survei lingkungan belajar.
"Salah satu pertanyaan yang kemudian hadir adalah apakah karakter siswa dapat disimpulkan lewat sebuah survei? Jawaban normatif mungkin bisa didapat ketika siswa menjawab soal-soal. Namun sesungguhnya, penentuan karakter bukan didapat lewat jawaban survei melainkan kita kenali dari sikap dan tindakan yang dapat diamati, dilihat dari perilaku keseharian siswa," paparnya.
Begitupula terkait survei lingkungan belajar, Ledia melihat tujuan dan implementasi survei lingkungan belajar yang dilaksanakan Kemendikbudristek juga tidak sinkron.
"Survei lingkungan belajar yang dilakukan Kemdikbud pada tengah tahun lalu memunculkan kegaduhan karena berdasarkan beberapa laporan dari peserta survei, isian surveinya banyak yang cenderung politis, SARA, rasis dan diskriminatif. Ini menunjukkan bagaimana pihak Kemendikbudristek nampak belum memiliki kesiapan dalam mendedahkan indikator yang tepat pada survei lingkungan belajar ini," beber Ledia.
Explore More