Animo Tinggi, Program Guru Penggerak Targetkan 405 Ribu Guru hingga 2024
loading...
A
A
A
Sementara, seleksi untuk Guru Penggerak di jenjang SMK baru dimulai pada angkatan keempat. Ditargetkan, jumlah Guru Penggerak hingga akhir 2024 mencapai 405.000 orang.
“Dari angkatan ke angkatan, sasaran dari implementasi Guru Penggerak ini berlipat-lipat. Di angkatan 1 sampai 3 ada 2.800 orang per angkatan. Lalu di angkatan 4 sampai 6 ada 8.000 orang, dan sampai nanti di akhir tahun 2024 kita menargetkan 405.000 Guru Penggerak,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan dan mengembangkan Program Guru Penggerak, salah satunya kolaborasi dalam aspek anggaran. Saat ini, seluruh pembiayaan Program Guru Penggerak dibiayai oleh pemerintah pusat.
“Aspek anggaran sangat penting sehingga kita bisa mengimplementasikan lebih baik dan bersinergi dengan pemda. Hasil evaluasi kami bahwa ada potensi di daerah yang bisa kita kapitalisasi untuk bisa lebih mendorong implementasi pendidikan Guru Penggerak, jadi bisa bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Menurut Praptono, kolaborasi menjadi hal penting, karena sektor pendidikan adalah kebijakan yang sudah diotonomikan ke daerah, maka pemerintah pusat akan lebih memainkan peran untuk mendorong dan menguatkan potensi yang ada di daerah.
Pendidikan Guru Penggerak angkatan 1 sampai 3 bisa menjadi praktik baik dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki guru-guru berkualitas dari pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.
“Dengan praktik baik ini saya yakin daerah akan terpanggil untuk mengalokasikan APBD-nya sehingga ketika sasaran kita semakin besar maka pembiayaan akan bisa didukung dan didorong pemerintah secara bersama-sama,” pungkasnya.
“Dari angkatan ke angkatan, sasaran dari implementasi Guru Penggerak ini berlipat-lipat. Di angkatan 1 sampai 3 ada 2.800 orang per angkatan. Lalu di angkatan 4 sampai 6 ada 8.000 orang, dan sampai nanti di akhir tahun 2024 kita menargetkan 405.000 Guru Penggerak,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan dan mengembangkan Program Guru Penggerak, salah satunya kolaborasi dalam aspek anggaran. Saat ini, seluruh pembiayaan Program Guru Penggerak dibiayai oleh pemerintah pusat.
“Aspek anggaran sangat penting sehingga kita bisa mengimplementasikan lebih baik dan bersinergi dengan pemda. Hasil evaluasi kami bahwa ada potensi di daerah yang bisa kita kapitalisasi untuk bisa lebih mendorong implementasi pendidikan Guru Penggerak, jadi bisa bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Menurut Praptono, kolaborasi menjadi hal penting, karena sektor pendidikan adalah kebijakan yang sudah diotonomikan ke daerah, maka pemerintah pusat akan lebih memainkan peran untuk mendorong dan menguatkan potensi yang ada di daerah.
Pendidikan Guru Penggerak angkatan 1 sampai 3 bisa menjadi praktik baik dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki guru-guru berkualitas dari pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.
“Dengan praktik baik ini saya yakin daerah akan terpanggil untuk mengalokasikan APBD-nya sehingga ketika sasaran kita semakin besar maka pembiayaan akan bisa didukung dan didorong pemerintah secara bersama-sama,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
