DPR: Seleksi Guru PPPK Harus Jadi Bahan Evaluasi untuk Seleksi Berikutnya
loading...
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Foto/tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berharap pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada proses seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Syaiful mengucapkan selamat kepada guru honorer yang dinyatakan lolos seleksi PPPK tahap I ini. Namun, bagi guru yang belum lolos dia meminta untuk segera bersiap mengikuti tahap seleksi kedua dan ketiga.
"Kami mendorong sepenuhnya seluruh guru yang belum lolos untuk ambil inisiatif dan mendaftar kembali pada tahap seleksi II dan III dan tahun berikutnya," katanya pada Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Pertama Guru ASN PPPK melalui Youtube Kemendikbud, Jumat (8/10/2021).
Politikus PKB ini menuturkan, pada konteks ini dia ingin memberi catatan sebagai tugas pengawasan DPR kepada pemerintah dalam seleksi guru PPPK ini.
Pertama, dia menuturkan, beberapa kekurangan dari hasil seleksi tahap I ini dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga ada perbaikan dan penyempurnaan pada seleksi tahap II dan III.
Hal ini menjadi penting, ujarnya, sebab semangat pemerintah dan DPR kepada guru honorer harus sama. Yakni harus di posisi berpihak dan afirmatif kepada guru honorer yang telah mengabdi selama berpuluh tahun.
"Oleh karena itu kebijakan yang sifatnya berpihak dan berafirmasi kepada guru honorer di mata kami adalah bagian balas budi kita atas seluruh pengabdian yang telah diberikan guru honorer," ujarnya.
Catatan kedua, lanjutnya, dia mengapresiasi adanya kenaikan jumlah guru honorer yang lolos seleksi setelah ada jeda waktu dan penyesuaian afirmasi sehingga jumlah guru yang dinyatakan lolos ada 173.329 orang.
Menurutnya, kenaikan jumlah guru yang lolos dan penyesuaian afirmasi ini dapat dijadikan momentum perbaikan bahwa semestinya tidak perlu ada dinamika dulu baru kemudian pemerintah melakukan afirmasi penyesuaian.
"Ini catatan yang perlu disampaikan sebagai bagian dari semangat kita untuk melakukan perbaikan ini di masa-masa yang akan datang. Terutama terkait seleksi guru honorer menjadi PPPK perlu perlakuan khusus, afirmasi khusus dan keberpihakan khusus dari pemerintah," pungkasnya.
Syaiful mengucapkan selamat kepada guru honorer yang dinyatakan lolos seleksi PPPK tahap I ini. Namun, bagi guru yang belum lolos dia meminta untuk segera bersiap mengikuti tahap seleksi kedua dan ketiga.
"Kami mendorong sepenuhnya seluruh guru yang belum lolos untuk ambil inisiatif dan mendaftar kembali pada tahap seleksi II dan III dan tahun berikutnya," katanya pada Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Pertama Guru ASN PPPK melalui Youtube Kemendikbud, Jumat (8/10/2021).
Politikus PKB ini menuturkan, pada konteks ini dia ingin memberi catatan sebagai tugas pengawasan DPR kepada pemerintah dalam seleksi guru PPPK ini.
Pertama, dia menuturkan, beberapa kekurangan dari hasil seleksi tahap I ini dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga ada perbaikan dan penyempurnaan pada seleksi tahap II dan III.
Hal ini menjadi penting, ujarnya, sebab semangat pemerintah dan DPR kepada guru honorer harus sama. Yakni harus di posisi berpihak dan afirmatif kepada guru honorer yang telah mengabdi selama berpuluh tahun.
"Oleh karena itu kebijakan yang sifatnya berpihak dan berafirmasi kepada guru honorer di mata kami adalah bagian balas budi kita atas seluruh pengabdian yang telah diberikan guru honorer," ujarnya.
Catatan kedua, lanjutnya, dia mengapresiasi adanya kenaikan jumlah guru honorer yang lolos seleksi setelah ada jeda waktu dan penyesuaian afirmasi sehingga jumlah guru yang dinyatakan lolos ada 173.329 orang.
Menurutnya, kenaikan jumlah guru yang lolos dan penyesuaian afirmasi ini dapat dijadikan momentum perbaikan bahwa semestinya tidak perlu ada dinamika dulu baru kemudian pemerintah melakukan afirmasi penyesuaian.
"Ini catatan yang perlu disampaikan sebagai bagian dari semangat kita untuk melakukan perbaikan ini di masa-masa yang akan datang. Terutama terkait seleksi guru honorer menjadi PPPK perlu perlakuan khusus, afirmasi khusus dan keberpihakan khusus dari pemerintah," pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
