LaNyalla Ajak Lembaga Pendidikan Pikirkan Masa Depan Bangsa Lewat Amendemen Konstitusi

Sabtu, 16 Oktober 2021 - 13:09 WIB
loading...
LaNyalla Ajak Lembaga Pendidikan Pikirkan Masa Depan Bangsa Lewat Amendemen Konstitusi
Ketua DPD RI saat menghadiri pengukuhan Profesor. Dr. Mulyadi, dr, Sp.P(K), FISR sebagai Guru Besar di bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Sabtu (15/10/2021). Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap lembaga pendidikan turut mengambil peran dalam menyongsong rencana amandemen konstitusi perubahan ke-5.

Harapan itu disampaikan LaNyalla saat pengukuhan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Profesor. Dr. Mulyadi, dr, Sp.P (K), FISR di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Sabtu (16/10/2021).

LaNyalla berharap UNUSA turut mendukung wacana amendemen. Apalagi, UNUSA memiliki hubungan kesejarahan dan hubungan emosional dengan organisasi Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yang berperan sangat penting dalam ikut melahirkan bangsa ini.

"Bahkan Nahdlatul Ulama telah menjadi ikon masyarakat madani atau civil society di masa penjajahan Belanda dan Jepang, melalui eksistensi pondok-pondok pesantren di seluruh Nusantara saat itu," kata LaNyalla.

Pondok pesantren, menurut LaNyalla, telah terbukti dan teruji dalam sejarah sebagai problem solver bagi masyarakat. Memberi solusi dalam pendidikan, kesehatan hingga solusi bagi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Termasuk penjaga moral dan adab generasi bangsa.

"Ini tentu bukan peran kecil. Apalagi jika kita melihat sejarah awal kemerdekaan Indonesia, di mana peran Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rois Akbar NU saat itu, Mbah Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, yang kemudian memicu lahirnya peristiwa 10 November 1945, yang kita kenal dengan Hari Pahlawan jelas sangat berarti bagi bangsa ini," ucapnya.

Oleh karena itu, penerus-penerus pejuang Nahdlatul Ulama, termasuk yang sekarang mengabdi di lembaga pendidikan formal, seperti di UNUSA, sudah sepantasnya memiliki suasana kebatinan yang sama, untuk memikirkan hal-hal yang besar bagi masa depan bangsa dan negara ini.

"Pemahaman itu harus terus disampaikan kepada rakyat, khususnya entitas-entitas civil society selain ulama juga raja-raja nusantara, agamawan, tokoh pergerakan, kaum terdidik, hingga tokoh-tokoh militer, sebagai pemilik saham atas lahirnya bangsa dan negara ini. Negara ini butuh perubahan besar. Perlu mengoreksi arah perjalanan bangsa. Artinya amendemen juga dibutuhkan oleh rakyat, selain suplemen dalam arti kebutuhan sehari-hari," kata LaNyalla.

Rencana amandemen konstitusi perubahan ke-5 yang sedang bergulir, kata LaNyalla, harus menjadi momentum kesadaran bersama sebagai negarawan, untuk memikirkan agar Indonesia dapat segera mewujudkan cita-citanya. "Indonesia harus lebih berdaulat atas apa yang terkandung di dalam bumi, air, udara dan semua kekayaan alamnya. Indonesia harus berdaulat atas sektor pangan, sektor kesehatan, pendidikan serta lainnya," paparnya.

Lebih penting lagi, ditambahkannya, Indonesia harus mampu menyiapkan diri dalam memasuki era disrupsi di segala bidang dan perubahan global. "Tanpa kedaulatan, kita hanya akan menjadi negara yang dikendalikan negara lain. Dipaksa tunduk kepada aturan-aturan global yang tidak adil yang akhirnya kekayaan negara ini akan dikuasai segelintir orang, baik itu bangsa kita sendiri maupun bangsa asing," jelasnya.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1616 seconds (0.1#10.140)