Konsep Pendidikan Gotong Royong Dinilai Sesuai di Tengah Pandemi Corona

"Hal itu meliputi pula bantuan di bidang penjagaan kesehatan, aspek sosial, ekonomi, teknologi seperti akses internet dan perangkat IT, dan sebagainya, yang dibutuhkan agar proses pendidikan berjalan baik, termasuk semangat atau psikologis anak-anak peserta didik, kapasitas dan kebugaran para pengajar, serta kualitas pengajarannya itu sendiri, dan berbagai aspek pendukung secara luas," ujar Dimas yang juga anggota Tim Asistensi di Kemenko Perekonomian RI ini.

Dalam konteks sosial seperti di tingkatan mahasiswa, Dimas mencontohkan peran serta dan kesadaran masyarakat khususnya yang memiliki tempat kos. Mereka diharapkan tidak menaikkan uang kos terhadap mahasiswa yang keluarganya terdampak krisis ekonomi akibat pandemi. Pihak kampus juga diminta tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di saat ekonomi sulit atau khususnya diperuntukkan bagi mahasiswa yang terdampak krisis.

Sementara pemerintah dan institusi negara seperti legislatif, lanjutnya, dapat melakukan berbagai upaya dukungan yang lebih luas tentunya. Antara lain, berkoordinasi dengan berbagai lembaga yang peduli, BUMN, pemerintah daerah, korporasi, menyediakan akses wifi gratis dan berkualitas di area publik yang bisa dijangkau peserta didik, terutama yang tinggal di daerah pelosok, di masa kenormalan baru atau New Normal.

"Di Bogor, pihak kampus berinisiatif bertemu dengan komunitas penyedia kos-kosan, meminta mereka untuk tidak menaikkan bahkan jika berkenan melonggarkan pembayaran kos-kosan. Pihak kampusnya sendiri aktif mendata dan memberi keringanan pada mahasiswanya yang terdampak secara ekonomi. Dukungan juga harus diberikan kepada peserta didik dan guru yang tidak memiliki cukup dana untuk membeli quota dalam rangka menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Juga, bantuan terhadap guru honorer yang gajinya masih sangat kecil," ungkapnya.

Dimas pun menyinggung terkait kegiatan tatap muka jika nanti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berakhir. Menurutnya, kegiatan belajar-mengajar tatap muka harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Namun dengan kehati-hatian penuh serta mengikuti protokol keselamatan.

"Ada prioritas di tingkat mana kegiatan belajar-mengajar tatap muka dilaksanakan. Menurut saya, kegiatan tatap muka bisa mulai dilaksanakan per gelombang minimal dimulai dari kelas 4 SD. Itupun dilakukan seminggu sekali. Batasi berkumpul selama jam sekolah dan cegah aktivitas berkumpul di luar jam sekolah. Disiplin protokol kesehatan. Perhatian juga harus diberikan kepada guru yang mengajar. Ada pemikiran untuk membuat sistem shift pada guru yang mengajar per dua minggu," jelasnya.

Selain itu, Dimas juga meminta pemerintah memastikan kebijakan masalah transportasi untuk para siswa dan mahasiswa jika nanti kegiatan belajar-mengajar dilakukan kembali secara tatap muka. Aktivasi transportasi khusus siswa atau mahasiswa sangat layak untuk dijalankan oleh tiap-tiap pemerintah daerah.

Masalah lain adalah perguruan tinggi swasta yang keberlangsungan dan operasionalnya tergantung dari ketersediaan uang kuliah mahasiswanya. Jika aktivitas perkuliahan tidak berjalan lancar sampai Desember, dampak ekonomi nasional berimbas terhadap ekonomi keluarga, Dimas mengusulkan pemerintah membuat gebrakan bantuan agar kampus-kampus penyelenggara pendidikan dapat bertahan. Antara lain dengan membuka opsi pinjaman dari bank dengan bunga rendah terhadap perguruan tinggi swasta termasuk madrasah dan pesantren.

"Ini adalah ujian bagi negara dan bangsa ini. Kuncinya adalah komitmen, kemauan dan inovasi dalam menjalankan gotong royong. Pas pula waktunya, pandemi, krisis, dan bulan Juni ini adalah hari kelahiran Pancasila," pungkasnya.