Dinilai Urgen, Sejumlah Kalangan Dorong Pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran

Senin, 29 November 2021 - 09:23 WIB
loading...
Dinilai Urgen, Sejumlah Kalangan Dorong Pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran
I DO NU/Mahasiswi Nahdliyin di Universitas Indonesia mendorong pemerintah dan DPR RI untuk membahas RUU Pendidikan Kedokteran. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Indonesia Development Outlook – Nahdlatul Ulama (I DO NU)/Mahasiswi Nahdliyin di Universitas Indonesia mendorong pemerintah dan DPR RI untuk membahas RUU Pendidikan Kedokteran. Hal itu mengingat RUU tersebut sangat urgent dan relevan untuk dikaji ulang terkait dengan pandemi Covid-19 saat ini.

Kepala Pesantren Mahasiswi Al Hikam Depok, dr. Syifa menyebutkan ada beberapa isu yang urgent, antara lain penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan standardisasi institusi pendidikan kedokteran yang berdampak pada lulusan kedokteran di Indonesia.

Baca juga: HUT Ke-76 PGRI, Jokowi Apresiasi Semangat Guru di Masa Pandemi

dr. Syifa menambahkan, isu lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai cost untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran yang berdampak terhadap jumlah tenaga kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia.

"Diharapkan kebijakan tersebut dapat dibangun sebagai kebijakan yang berbasis ilmiah sehingga menjadi optimal bagi terbentuknya sistem kesehatan nasional," kata dia dalam webinar bertajuk “Mengkaji RUU Pendidikan Kedokteran,” Minggu (28/11/2021).

Ketua bidang pendidikan PB IDI, dr. Titi Savitri Prihatiningsih, M. Med. Ed., Ph.D., menyoroti meningkatnya masalah dalam bidang kesehatan, salah satunya ialah maldistribusi kondisi kurangnya tenaga dokter, perawat, dan bidan di beberapa negara di dunia.



Baca juga: Bersaing dengan 352 Tim Dunia, UI Raih Gold Medal Prizes di iGEM Competition 2021

Titi yang juga merupakan President SEARAME (South East Asia Regional Association for Medical Education) menyampaikan bahwa distribusi dokter umum dan spesialis di Indonesia masih terkonsentrasi di kota-kota besar provinsi utama, berbanding pada banyaknya jumlah fakultas-fakultas kedokteran yang ada di setiap provinsi.

Meski Indonesia telah mencanangkan Universal Health Coverage dengan BPJS, apabila dokter setempat tidak tersedia, maka akses pelayanan juga tidak akan ada.
Halaman :
Mungkin Anda Suka
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1480 seconds (10.101#12.26)