Dinilai Urgen, Sejumlah Kalangan Dorong Pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran
loading...
I DO NU/Mahasiswi Nahdliyin di Universitas Indonesia mendorong pemerintah dan DPR RI untuk membahas RUU Pendidikan Kedokteran. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Development Outlook – Nahdlatul Ulama (I DO NU)/Mahasiswi Nahdliyin di Universitas Indonesia mendorong pemerintah dan DPR RI untuk membahas RUU Pendidikan Kedokteran. Hal itu mengingat RUU tersebut sangat urgent dan relevan untuk dikaji ulang terkait dengan pandemi Covid-19 saat ini.
Kepala Pesantren Mahasiswi Al Hikam Depok, dr. Syifa menyebutkan ada beberapa isu yang urgent, antara lain penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan standardisasi institusi pendidikan kedokteran yang berdampak pada lulusan kedokteran di Indonesia.
dr. Syifa menambahkan, isu lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai cost untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran yang berdampak terhadap jumlah tenaga kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia.
"Diharapkan kebijakan tersebut dapat dibangun sebagai kebijakan yang berbasis ilmiah sehingga menjadi optimal bagi terbentuknya sistem kesehatan nasional," kata dia dalam webinar bertajuk “Mengkaji RUU Pendidikan Kedokteran,” Minggu (28/11/2021).
Ketua bidang pendidikan PB IDI, dr. Titi Savitri Prihatiningsih, M. Med. Ed., Ph.D., menyoroti meningkatnya masalah dalam bidang kesehatan, salah satunya ialah maldistribusi kondisi kurangnya tenaga dokter, perawat, dan bidan di beberapa negara di dunia.
Titi yang juga merupakan President SEARAME (South East Asia Regional Association for Medical Education) menyampaikan bahwa distribusi dokter umum dan spesialis di Indonesia masih terkonsentrasi di kota-kota besar provinsi utama, berbanding pada banyaknya jumlah fakultas-fakultas kedokteran yang ada di setiap provinsi.
Meski Indonesia telah mencanangkan Universal Health Coverage dengan BPJS, apabila dokter setempat tidak tersedia, maka akses pelayanan juga tidak akan ada.
Menurutnya Revolusi Industri 4.0 juga menyebabkan banyak perubahan terutama dalam bidang teknologi sehingga berdampak pada penerapan sistem pembelajaran di Fakultas Kedokteran Indonesia sendiri. Di lain hal, percepatan sejarah pandemi semakin ke sini semakin cepat, ditambah munculnya penyakit baru hingga masalah lain di bidang kesehatan.
"Bahwa it’s definitely need a change for medical education yang mengarah pada bagaimana cara memperbaiki system base-nya terlebih dahulu, yakni pendidikan dokter itu sendiri," ujarnya.
Sementara, legislator Partai Golkar, Ferdiansyah S.E., M.M. mengatakan proses pembentukan RUU Pendidikan Kedokteran ini.
Anggota komisi IX DPR RI ini menekankan bahwa RUU usulan Balegnas ini tidak dirancang berdasarkan satu sumber informasi saja. RUU ini dirancang dengan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan termasuk PB IDI, asosiasi-asosiasi sub-disiplin kedokteran yang lain, dan fakultas-fakultas kedokteran di Indonesia.
RUU ini juga dibatasi pada persoalan pendidikan, bukan mengatur praktik dokter. Ia bilang, saat ini, RUU ini tengah menunggu surat presiden yang nanti akan didelegasikan dari pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama DPR.
RUU ini dibentuk untuk menjawab keragaman permasalahan yang ada di pendidikan kedokteran antara lain pendirian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. "RUU dikdok berstatus belum final karena masih menunggu pembahasan bersama pemerintah dan DPR," ujarnya.
Ia juga menekankan mengenai pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program kedokteran, sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa kedokteran, dinilai perlu disinkronisasi dengan sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan tinggi.
Sementara itu, dekan Fakultas Kedokteran UI, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB. menyampaikan bahwa topik mengenai RUU Pendidikan Kedokteran ini sedang hangat dibicarakan. "Forum diskusi yang diselenggarakan I DO NU ini dapat dijadikan forum aspirasi dari audiens mengenai RUU Pendidikan Kedokteran," katanya.
Regional Ambassador of Association Academic Health Care International ini juga menyampaikan visi FK UI 2020-2024 yaitu menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan budaya yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dan dunia.
Prof. Ari berpandangan fakultas-fakultas kedokteran harus melakukan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada, salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
Kemudian, Fakultas Kedokteran juga harus menyediakan SDM yang andal seperti menghasilkan guru besar yang juga menjadi expert di beberapa pos-pos terkait kedokteran yang dibutuhkan oleh negara."Kami berharap Fakultas Kedokteran yang ada di seluruh Indonesia dapat bergerak bersama-sama untuk kemajuan pendidikan kedokteran di Indonesia," katanya.
Diketahui, Indonesia Develpoment Outlook – Nahdlatul Ulama (I DO NU) merupakan wadah kolektif organisasi mahasiswa yang berlatar belakang Nahdliyin sebagai ruang diskursus intelektual yang membahas berbagai macam topik dari disiplin ilmu yang beragam. Wadah ini diisi oleh PMII UI, KMNU UI, Ospam Al Hikam Depok, dan Insani Al Hikam Depok.
Kepala Pesantren Mahasiswi Al Hikam Depok, dr. Syifa menyebutkan ada beberapa isu yang urgent, antara lain penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan standardisasi institusi pendidikan kedokteran yang berdampak pada lulusan kedokteran di Indonesia.
dr. Syifa menambahkan, isu lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai cost untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran yang berdampak terhadap jumlah tenaga kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia.
"Diharapkan kebijakan tersebut dapat dibangun sebagai kebijakan yang berbasis ilmiah sehingga menjadi optimal bagi terbentuknya sistem kesehatan nasional," kata dia dalam webinar bertajuk “Mengkaji RUU Pendidikan Kedokteran,” Minggu (28/11/2021).
Ketua bidang pendidikan PB IDI, dr. Titi Savitri Prihatiningsih, M. Med. Ed., Ph.D., menyoroti meningkatnya masalah dalam bidang kesehatan, salah satunya ialah maldistribusi kondisi kurangnya tenaga dokter, perawat, dan bidan di beberapa negara di dunia.
Titi yang juga merupakan President SEARAME (South East Asia Regional Association for Medical Education) menyampaikan bahwa distribusi dokter umum dan spesialis di Indonesia masih terkonsentrasi di kota-kota besar provinsi utama, berbanding pada banyaknya jumlah fakultas-fakultas kedokteran yang ada di setiap provinsi.
Meski Indonesia telah mencanangkan Universal Health Coverage dengan BPJS, apabila dokter setempat tidak tersedia, maka akses pelayanan juga tidak akan ada.
Menurutnya Revolusi Industri 4.0 juga menyebabkan banyak perubahan terutama dalam bidang teknologi sehingga berdampak pada penerapan sistem pembelajaran di Fakultas Kedokteran Indonesia sendiri. Di lain hal, percepatan sejarah pandemi semakin ke sini semakin cepat, ditambah munculnya penyakit baru hingga masalah lain di bidang kesehatan.
"Bahwa it’s definitely need a change for medical education yang mengarah pada bagaimana cara memperbaiki system base-nya terlebih dahulu, yakni pendidikan dokter itu sendiri," ujarnya.
Sementara, legislator Partai Golkar, Ferdiansyah S.E., M.M. mengatakan proses pembentukan RUU Pendidikan Kedokteran ini.
Anggota komisi IX DPR RI ini menekankan bahwa RUU usulan Balegnas ini tidak dirancang berdasarkan satu sumber informasi saja. RUU ini dirancang dengan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan termasuk PB IDI, asosiasi-asosiasi sub-disiplin kedokteran yang lain, dan fakultas-fakultas kedokteran di Indonesia.
RUU ini juga dibatasi pada persoalan pendidikan, bukan mengatur praktik dokter. Ia bilang, saat ini, RUU ini tengah menunggu surat presiden yang nanti akan didelegasikan dari pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama DPR.
RUU ini dibentuk untuk menjawab keragaman permasalahan yang ada di pendidikan kedokteran antara lain pendirian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. "RUU dikdok berstatus belum final karena masih menunggu pembahasan bersama pemerintah dan DPR," ujarnya.
Ia juga menekankan mengenai pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program kedokteran, sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa kedokteran, dinilai perlu disinkronisasi dengan sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan tinggi.
Sementara itu, dekan Fakultas Kedokteran UI, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB. menyampaikan bahwa topik mengenai RUU Pendidikan Kedokteran ini sedang hangat dibicarakan. "Forum diskusi yang diselenggarakan I DO NU ini dapat dijadikan forum aspirasi dari audiens mengenai RUU Pendidikan Kedokteran," katanya.
Regional Ambassador of Association Academic Health Care International ini juga menyampaikan visi FK UI 2020-2024 yaitu menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan budaya yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dan dunia.
Prof. Ari berpandangan fakultas-fakultas kedokteran harus melakukan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada, salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
Kemudian, Fakultas Kedokteran juga harus menyediakan SDM yang andal seperti menghasilkan guru besar yang juga menjadi expert di beberapa pos-pos terkait kedokteran yang dibutuhkan oleh negara."Kami berharap Fakultas Kedokteran yang ada di seluruh Indonesia dapat bergerak bersama-sama untuk kemajuan pendidikan kedokteran di Indonesia," katanya.
Diketahui, Indonesia Develpoment Outlook – Nahdlatul Ulama (I DO NU) merupakan wadah kolektif organisasi mahasiswa yang berlatar belakang Nahdliyin sebagai ruang diskursus intelektual yang membahas berbagai macam topik dari disiplin ilmu yang beragam. Wadah ini diisi oleh PMII UI, KMNU UI, Ospam Al Hikam Depok, dan Insani Al Hikam Depok.
(mpw)
Explore More