Ketua DPR-PGRI Komitmen Perjuangkan Nasib Guru Honorer Menjadi ASN

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyidi komitmen mengawal dan memperjuangkan nasib jutaan guru honorer yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) atau pun Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitasnya sebagai pendidik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian terkait dan juga legislatif, khususnya Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi X DPR dalam upayanya meningkatkan kualitas serta bersama-sama mencari solusi dalam berbagai persoalan guru, pendidik dan tenaga kependidikan," kata Prof Dr Unifah Rosyidi di Jakarta, Minggu (28/11/2021).

Baca juga: Angkat Guru Honorer, Ketua DPR Diminta Inisiasi Pertemuan Pemerintah-Pihak Terkait

Dalam kesempatan tersebut, Unifah menyampaikan beberapa pesan kepada para pemangku kebijakan baik pemerintah dan DPR. PB PGRI berharap seleksi guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih berkeadilan dan formasi PNS segera dibuka kembali.

Selain itu, tambahnya, PB PGRI mendorong adanya deregulasi penyelenggaraan pendidikan. Dia melanjutkan, sertifikasi guru dalam jabatan harus disesuaikan dengan UU Guru dan Dosen. "Ini kita akan kawal bersama, akan kita komunikasikan dengan pihak terkait, pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan Ketua DPR juga bisa mendorong ini," terangnya.

Unifah juga menyerukan tidak adanya penghentian sepihak penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) karena itu sangat merugikan para guru. Di sisi lain dia meminta kenaikan pangkat bagi guru yang tidak dipersulit. "Dan pelatihan yang terus menerus bagi setiap guru agar mutu pendidikan semakin meningkat dari waktu ke waktu," ujarnya.

Baca juga: HUT Ke-76 PGRI, Jokowi Apresiasi Semangat Guru di Masa Pandemi

Senada, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru, khususnya nasib guru honorer. Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan terhadap program satu juta guru PPPK pada tahun ini.

"DPR akan memastikan pendistribusian guru secara merata agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya,” tegas Puan.

Untuk mengurangi kekurangan guru, DPR mendorong agar kuota pengangkatan guru honorer sebagai ASN diperbanyak. Puan menilai pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap hal yang belum terlalu penting agar dananya bisa dialokasikan untuk penambahan guru.

“Kami memahami adanya keterbatasan kuota setiap daerah untuk pengangkatan guru honorer sebagai ASN, tapi semua kembali lagi kepada komitmen kita untuk mengangkat harkat para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini,” ungkap Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan juga menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh guru yang selama hampir 2 tahun ini terus berkomitmen mendidik dan mencerdaskan generasi penerus bangsa di tengah tantangan pandemi Covid-19. Dia menyadari tugas guru dalam mengajar anak didiknya di era pandemi tidak mudah.

Apalagi di tengah keterbatasan fasilitas serta sarana dan prasarana saat pembelajaran jarak jauh, khususnya di daerah-daerah yang kesulitan jaringan internet, para guru tidak menyerah dan penuh tekad memastikan anak didiknya bisa mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya.

“Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021 dan selamat hari ulang tahun ke-76 PGRI. Bangkit guruku, maju negeriku,” ucap Puan.