Kurikulum Prototipe akan Tetap Dijalankan, Ini Respons Ketua Komisi X DPR
Kamis, 23 Desember 2021 - 22:18 WIB
loading...
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kemendikbudristek menyediakan opsi kurikulum prototipe bagi sekolah yang berminat menerapkannya tahun depan sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda pun ikut memberi tanggapan.
Syaiful Huda menilai pelaksanaan kurikulum darurat dan kurikulum prototipe merupakan ikhtiar dari Kemendikbudristek untuk mengantisipasi learning loss yang dialami peserta didik selama pandemi Covid-19. Learning loss ini bukanlah hal imajinatif, tetapi fakta yang benar-benar terjadi.
Baca juga: Ramai Isu Penghapusan Jurusan IPA,IPS dan Bahasa di Kurikulum Prototipe, Ini Penjelasan Kemendikbudristek
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kemendikbudristek diketahui jika peserta didik di Indonesia mengalami learning loss di bidang literasi dan numerasi secara signifikan.
“Sebagai gambaran siswa kelas I SD mempunyai kemampuan literasi di angka 129 poin, namun setelah pandemi kemampuan literasi di angka 77 poin. Sedangkan kemampuan numerasi sebelum pandemi di poin 78, namun setelah pandemi ada di poin 34,” katanya melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/12/2021).
Syaiful menuturkan, fakta-fakta tersebut menunjukkan perlunya terobosan agar di dalam situasi pandemi ini peserta didik tetap mempunyai kemampuan esensial (literasi, numerasi, dan sains) yang memadai. “Salah satu opsi untuk mengejar kemampuan esensial tersebut adalah melakukan penyederhanaan kurikulum,” imbuhnya.
Baca juga: Bapak-Ibu, Ini Jadwal Libur Sekolah Terbaru dari Kemendikbudristek
Dengan demikian, beban konten yang harus ditanggung siswa selama masa pandemi ini lebih ringan dan fokus terhadap kemampuan esensial tersebut. Maka di sini lahirlah kurikulum darurat dan juga kurikulum prototipe.
Politikus PKB ini menilai, apa yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek terkait penyederhanaan kurikulum ini sudah di jalur yang benar (on the right track). Yang perlu diingat adalah, tegas dia, tidak ada perubahan kurikulum.
“Kemendikbud hanya menyediakan opsi-opsi kurikulum yang bisa dipilih secara bebas oleh sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi mereka,” tekannya.
Saat ini sekolah bisa memilih menggunakan kurikulum 2013, kurikulum 2013 yang disederhanakan atau kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe yang selama satu tahun terakhir telah diuji laksanakan di sekolah-sekolah penggerak.
“Sekali lagi penggunaan kurikulum-kurikulum tersebut diserahkan kembali ke satuan pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik masing-masing,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, dalam informasi yang disampaikan kepada Komisi X, Kemendikbudristek mendapat hasil menggembirakan saat melakukan survei terkait dampak penggunaan kurikulum darurat maupun kurikulum prototipe terhadap kemampuan esensial peserta didik.
Selama 4 bulan pelaksanaan pembelajaran, satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum darurat mencapai kemampuan numerik di 517 poin. Sedangkan saat menggunakan kurikulum 2013 kemampuan numerik hanya di 492 poin.
“Pun juga di kemampuan literasi maupun sains. Ini tentu indikasi jika memang kita harus adaptive dalam implementasi penggunaan kurikulum terutama di masa kedaruratan pandemi Covid-19,” tambahnya.
Syaiful berpendapat, adaptasi pola pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi terbaru mutlak diperlukan. Sebab saat ini terjadi berbagi disrupsi di ragam bidang. Sebab jika pola pendidikan tidak disesuaikan maka siswa akan terus tertinggal. Terlebih di situasi pandemic seperti ini di mana kurikulum pendidikan harus benar-benar adaptif terhadap perubahan.
Dia melanjutkan, memang ada potensi gap hasil capaian belajar antar satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum berbeda. Maka di sini perlu ada afirmasi Kemendikbudristek untuk melakukan advokasi agar satuan pendidikan bisa menggunakan kurikulum terbaik yang terbukti bisa meningkatkan kemampuan esensial siswa.
“Afirmasi ini bisa dilakukan sesuai kesulitan dari satuan pendidikan. Jika memang satuan pendidikannya lemah di kualitas guru dalam menerapkan kurikulum prototipe atau kurikulum darurat maka kualitas itu yang harus ditingkatkan,” katanya.
Jika kelemahannya pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang harus dibantu disediakan sarana pendukung tersebut dan lain sebagainya.
Syaiful Huda menilai pelaksanaan kurikulum darurat dan kurikulum prototipe merupakan ikhtiar dari Kemendikbudristek untuk mengantisipasi learning loss yang dialami peserta didik selama pandemi Covid-19. Learning loss ini bukanlah hal imajinatif, tetapi fakta yang benar-benar terjadi.
Baca juga: Ramai Isu Penghapusan Jurusan IPA,IPS dan Bahasa di Kurikulum Prototipe, Ini Penjelasan Kemendikbudristek
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kemendikbudristek diketahui jika peserta didik di Indonesia mengalami learning loss di bidang literasi dan numerasi secara signifikan.
“Sebagai gambaran siswa kelas I SD mempunyai kemampuan literasi di angka 129 poin, namun setelah pandemi kemampuan literasi di angka 77 poin. Sedangkan kemampuan numerasi sebelum pandemi di poin 78, namun setelah pandemi ada di poin 34,” katanya melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/12/2021).
Syaiful menuturkan, fakta-fakta tersebut menunjukkan perlunya terobosan agar di dalam situasi pandemi ini peserta didik tetap mempunyai kemampuan esensial (literasi, numerasi, dan sains) yang memadai. “Salah satu opsi untuk mengejar kemampuan esensial tersebut adalah melakukan penyederhanaan kurikulum,” imbuhnya.
Baca juga: Bapak-Ibu, Ini Jadwal Libur Sekolah Terbaru dari Kemendikbudristek
Dengan demikian, beban konten yang harus ditanggung siswa selama masa pandemi ini lebih ringan dan fokus terhadap kemampuan esensial tersebut. Maka di sini lahirlah kurikulum darurat dan juga kurikulum prototipe.
Politikus PKB ini menilai, apa yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek terkait penyederhanaan kurikulum ini sudah di jalur yang benar (on the right track). Yang perlu diingat adalah, tegas dia, tidak ada perubahan kurikulum.
“Kemendikbud hanya menyediakan opsi-opsi kurikulum yang bisa dipilih secara bebas oleh sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi mereka,” tekannya.
Saat ini sekolah bisa memilih menggunakan kurikulum 2013, kurikulum 2013 yang disederhanakan atau kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe yang selama satu tahun terakhir telah diuji laksanakan di sekolah-sekolah penggerak.
“Sekali lagi penggunaan kurikulum-kurikulum tersebut diserahkan kembali ke satuan pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik masing-masing,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, dalam informasi yang disampaikan kepada Komisi X, Kemendikbudristek mendapat hasil menggembirakan saat melakukan survei terkait dampak penggunaan kurikulum darurat maupun kurikulum prototipe terhadap kemampuan esensial peserta didik.
Selama 4 bulan pelaksanaan pembelajaran, satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum darurat mencapai kemampuan numerik di 517 poin. Sedangkan saat menggunakan kurikulum 2013 kemampuan numerik hanya di 492 poin.
“Pun juga di kemampuan literasi maupun sains. Ini tentu indikasi jika memang kita harus adaptive dalam implementasi penggunaan kurikulum terutama di masa kedaruratan pandemi Covid-19,” tambahnya.
Syaiful berpendapat, adaptasi pola pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi terbaru mutlak diperlukan. Sebab saat ini terjadi berbagi disrupsi di ragam bidang. Sebab jika pola pendidikan tidak disesuaikan maka siswa akan terus tertinggal. Terlebih di situasi pandemic seperti ini di mana kurikulum pendidikan harus benar-benar adaptif terhadap perubahan.
Dia melanjutkan, memang ada potensi gap hasil capaian belajar antar satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum berbeda. Maka di sini perlu ada afirmasi Kemendikbudristek untuk melakukan advokasi agar satuan pendidikan bisa menggunakan kurikulum terbaik yang terbukti bisa meningkatkan kemampuan esensial siswa.
“Afirmasi ini bisa dilakukan sesuai kesulitan dari satuan pendidikan. Jika memang satuan pendidikannya lemah di kualitas guru dalam menerapkan kurikulum prototipe atau kurikulum darurat maka kualitas itu yang harus ditingkatkan,” katanya.
Jika kelemahannya pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang harus dibantu disediakan sarana pendukung tersebut dan lain sebagainya.
(mpw)
Lihat Juga :
