18 Sekolah di Depok Lockdown, DPR Ingin PTM 100% Dievaluasi
loading...
Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolahnya. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan kasus positif Covid-19 terus meningkat drastis setiap harinya. Data Satgas Covid-19 per Sabtu (29/1/2022) kemarin menunjukkan, ada penambahan 11.588 kasus baru. Bahkan, 18 sekolah di berbagai tingkatan di Kota Depok harus ditutup atau lockdown karena banyaknya kasus positif.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) 100% mungkin dengan menurunkan kapasitasnya menjadi 50%.
"Mungkin menurunkan (PTM) menjadi 50%, tidak perlu memaksakan untuk 100%. Perlu dievaluasi PTM 100% ini," kata Agustina saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan PTM di Depok pada Jumat (28/1/2022).
Menurut Agustina, pelaksanaan PTM 100% perlu dilihat pada tingkat penyebaran kasus Covid-19 di suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu memaksakan agar PTM dilaksanakan secara 100 persen. Karena keselamatan para murid dan guru perlu menjadi prioritas.
"Jangan sampai harus mengorbankan keselamatan murid dan guru," tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
Selain itu, kata Agustina, Komisi X DPR juga sudah mendengar penjelasan dari Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bahwa sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown karena adanya murid dan guru yang terpapar Covid-19, baik itu dari SD, SMP dan SMA.
Oleh karena itu, Agustina memastikan Komisi X DPR akan meminta adanya evaluasi pada Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyampaikan peningkatan kasus Covid-19 per tanggal 27 Januari 2022 di Kota Depok ada 406 kasus dengan tren positivity rate naik hampir 15 persen. Tingkat bed occupancy ratio (BOR) naik menjadi 35% dari 24%.
"Saat ini sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown, baik itu dari tingkat SD, SMP dan SMA, namun paling banyak dari SMA. Atas dasar itu, kami meminta Komisi X DPR untuk mengevaluasi pelaksanaa PTM 100%," ujar Imam.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) 100% mungkin dengan menurunkan kapasitasnya menjadi 50%.
"Mungkin menurunkan (PTM) menjadi 50%, tidak perlu memaksakan untuk 100%. Perlu dievaluasi PTM 100% ini," kata Agustina saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan PTM di Depok pada Jumat (28/1/2022).
Menurut Agustina, pelaksanaan PTM 100% perlu dilihat pada tingkat penyebaran kasus Covid-19 di suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu memaksakan agar PTM dilaksanakan secara 100 persen. Karena keselamatan para murid dan guru perlu menjadi prioritas.
"Jangan sampai harus mengorbankan keselamatan murid dan guru," tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
Selain itu, kata Agustina, Komisi X DPR juga sudah mendengar penjelasan dari Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bahwa sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown karena adanya murid dan guru yang terpapar Covid-19, baik itu dari SD, SMP dan SMA.
Oleh karena itu, Agustina memastikan Komisi X DPR akan meminta adanya evaluasi pada Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyampaikan peningkatan kasus Covid-19 per tanggal 27 Januari 2022 di Kota Depok ada 406 kasus dengan tren positivity rate naik hampir 15 persen. Tingkat bed occupancy ratio (BOR) naik menjadi 35% dari 24%.
"Saat ini sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown, baik itu dari tingkat SD, SMP dan SMA, namun paling banyak dari SMA. Atas dasar itu, kami meminta Komisi X DPR untuk mengevaluasi pelaksanaa PTM 100%," ujar Imam.
(mpw)
Lihat Juga :
