18 Sekolah di Depok Lockdown, DPR Ingin PTM 100% Dievaluasi
Minggu, 30 Januari 2022 - 16:07 WIB
loading...
Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolahnya. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan kasus positif Covid-19 terus meningkat drastis setiap harinya. Data Satgas Covid-19 per Sabtu (29/1/2022) kemarin menunjukkan, ada penambahan 11.588 kasus baru. Bahkan, 18 sekolah di berbagai tingkatan di Kota Depok harus ditutup atau lockdown karena banyaknya kasus positif.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) 100% mungkin dengan menurunkan kapasitasnya menjadi 50%.
Baca juga: 5.000 Pegawai dan Dosen IPB University Divaksin Booster Covid-19
"Mungkin menurunkan (PTM) menjadi 50%, tidak perlu memaksakan untuk 100%. Perlu dievaluasi PTM 100% ini," kata Agustina saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan PTM di Depok pada Jumat (28/1/2022).
Menurut Agustina, pelaksanaan PTM 100% perlu dilihat pada tingkat penyebaran kasus Covid-19 di suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu memaksakan agar PTM dilaksanakan secara 100 persen. Karena keselamatan para murid dan guru perlu menjadi prioritas.
"Jangan sampai harus mengorbankan keselamatan murid dan guru," tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
Baca juga: Honorer akan Dihapuskan 2023, FGHBSN: Nasib 700 Ribu Guru Mau Dikemanakan?
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) 100% mungkin dengan menurunkan kapasitasnya menjadi 50%.
Baca juga: 5.000 Pegawai dan Dosen IPB University Divaksin Booster Covid-19
"Mungkin menurunkan (PTM) menjadi 50%, tidak perlu memaksakan untuk 100%. Perlu dievaluasi PTM 100% ini," kata Agustina saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan PTM di Depok pada Jumat (28/1/2022).
Menurut Agustina, pelaksanaan PTM 100% perlu dilihat pada tingkat penyebaran kasus Covid-19 di suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu memaksakan agar PTM dilaksanakan secara 100 persen. Karena keselamatan para murid dan guru perlu menjadi prioritas.
"Jangan sampai harus mengorbankan keselamatan murid dan guru," tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
Baca juga: Honorer akan Dihapuskan 2023, FGHBSN: Nasib 700 Ribu Guru Mau Dikemanakan?
Lihat Juga :
