ITB Ahmad Dahlan Jakarta Dorong KUR Syariah untuk Guru, Dosen, dan Nakes
loading...
ITB Ahmad Dahlan Jakarta mendorong KUR Syariah untuk guru, dosen, dan nakes. Foto/Dok/ITB-AD Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Sinarmas Bank, Kemenko Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM bersama tim Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta ( ITB-AD ) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bertema Mengupas Peluang Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) bagi Tenaga Pendidik (Dosen dan Guru) untuk melanjutkan studi S2 dan S3.
Diskusi yang dihelat di Maya Hotel, Sanur, Bali, 11 dan 12 Februari 2022 ini juga mengupas peluang untuk tenaga kesehatan (nakes) terutama untuk peningkatan skill dan dokter spesialis dengan menggunakan studi kasus bahasan entitas Muhammadiyah yang memiliki AUM dan guru, dosen dan nakes yang jumlahnya hampir 100.000 lebih.
“Sebagai narasumber, saya menyampaikan data jumlah guru, dosen dan Nakes Muhammadiyah yang berpeluang untuk dibiayai KUR skema syariah. Tentu, forum ini tidak berpretensi membahas berapa banyak jumlah mereka yang diberi beasiswa oleh pemerintah untuk melanjutkan studi,” ujar Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta Mukhaer Pakkanna melalui siaran pers, Sabtu (12/2/2022).
Baca: Tips Raih Beasiswa IISMA dari Mahasiswa ITB yang Berhasil ke Spanyol
Menurut Mukhaer, sejak 2010 skema KUR untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik unskill dan skill sudah dibiayai. Maka dari itu, ujar Rektor, usulan FGD tentang skema untuk pembiayaan untuk guru, dosen dan tenaga kesehatan ini sangat penting.
Memang, dalam FGD itu, tiga kelompok ini disebut sebagai tenaga profesional yang belum ada skemanya dalam peraturan KUR yang saat ini berlaku.
ITB Ahmad Dahlan Jakarta, katanya, diminta dalam FGD menyusun naskah akademik untuk memberi gambaran urgensi KUR bagi tiga profesi ini. “Harapannya, Naskah ini melalui kantor Kemenko Perekonomian dan Kementerian Koperasi UKM bisa mengawal hingga menjadi Perpres,” tuturnya.
Baca juga: Daya Tampung SNMPTN 2022 Rumpun Saintek dan Soshum di Unpad
Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah ini menjelaskan, pembiayaan KUR seperti itu tentu penting dalam rangka peningkatan mutu tiga jenis profesi itu dan juga peningkatan kinerja institusi di tempat mereka mengabdi.
Dia menekankan, jangan biarkan tiga profesi itu mengakses pembiayaan lewat pembiayaan umum yang tingkat pricing/rate yang mahal dan berbelit-belit. Menurutnya, KUR penting bagi mereka karena rate-nya di bawah 6 % dan disubsidi oleh negara.
“Semoga langkah ini menjadi entry point untuk merumuskan langkah selanjutnya. Perjuangan ini bukan semata untuk entitas Muhammadiyah tapi juga bagi warga bangsa yang ingin mengakses pembiayaan murah dan mudah via KUR. Semoga jihad ini diberi keberkahan dan kelancaran oleh Allah. Aamiin,” pungkasnya.
Diskusi yang dihelat di Maya Hotel, Sanur, Bali, 11 dan 12 Februari 2022 ini juga mengupas peluang untuk tenaga kesehatan (nakes) terutama untuk peningkatan skill dan dokter spesialis dengan menggunakan studi kasus bahasan entitas Muhammadiyah yang memiliki AUM dan guru, dosen dan nakes yang jumlahnya hampir 100.000 lebih.
“Sebagai narasumber, saya menyampaikan data jumlah guru, dosen dan Nakes Muhammadiyah yang berpeluang untuk dibiayai KUR skema syariah. Tentu, forum ini tidak berpretensi membahas berapa banyak jumlah mereka yang diberi beasiswa oleh pemerintah untuk melanjutkan studi,” ujar Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta Mukhaer Pakkanna melalui siaran pers, Sabtu (12/2/2022).
Baca: Tips Raih Beasiswa IISMA dari Mahasiswa ITB yang Berhasil ke Spanyol
Menurut Mukhaer, sejak 2010 skema KUR untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik unskill dan skill sudah dibiayai. Maka dari itu, ujar Rektor, usulan FGD tentang skema untuk pembiayaan untuk guru, dosen dan tenaga kesehatan ini sangat penting.
Memang, dalam FGD itu, tiga kelompok ini disebut sebagai tenaga profesional yang belum ada skemanya dalam peraturan KUR yang saat ini berlaku.
ITB Ahmad Dahlan Jakarta, katanya, diminta dalam FGD menyusun naskah akademik untuk memberi gambaran urgensi KUR bagi tiga profesi ini. “Harapannya, Naskah ini melalui kantor Kemenko Perekonomian dan Kementerian Koperasi UKM bisa mengawal hingga menjadi Perpres,” tuturnya.
Baca juga: Daya Tampung SNMPTN 2022 Rumpun Saintek dan Soshum di Unpad
Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah ini menjelaskan, pembiayaan KUR seperti itu tentu penting dalam rangka peningkatan mutu tiga jenis profesi itu dan juga peningkatan kinerja institusi di tempat mereka mengabdi.
Dia menekankan, jangan biarkan tiga profesi itu mengakses pembiayaan lewat pembiayaan umum yang tingkat pricing/rate yang mahal dan berbelit-belit. Menurutnya, KUR penting bagi mereka karena rate-nya di bawah 6 % dan disubsidi oleh negara.
“Semoga langkah ini menjadi entry point untuk merumuskan langkah selanjutnya. Perjuangan ini bukan semata untuk entitas Muhammadiyah tapi juga bagi warga bangsa yang ingin mengakses pembiayaan murah dan mudah via KUR. Semoga jihad ini diberi keberkahan dan kelancaran oleh Allah. Aamiin,” pungkasnya.
(nz)
Lihat Juga :
