Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Pertahanan Unhan:Paradigma Baru dalam Pengelolaan Migas di Wilayah Perbatasan
loading...
Sampe L Purba pada sidang terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Pertahanan Unhan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Program Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan ( Unhan ) Bogor kembali menggelar sidang terbuka disertasi dengan menerapkan protokol ketat. Promovendus Sampe L. Purba memaparkan dan mempertahankan disertasinya berjudul “Kebijakan Pengelolaan Migas Dalam Perspektif Pertahanan Negara di Wilayah Perbatasan Laut Andaman, Aceh”.
Menurut Sampe dalam disertasi yang digelar hybrid itu, ada tiga pertanyaan kunci yang merupakan fokus dan tujuan penelitian. Pertama, yaitu terkait dengan posisi geostrategi wilayah perbatasan Aceh di ujung Selat Malaka sebagai gerbang kawasan Asia Pacific menuju wilayah Lautan Hindia.
Kedua pada sidang terbuka yang digelar Kamis, 17 Februari 2022 itu, lanjut Sampe, mengenai potensi sumber daya alam migas di wilayah yang frontier (terpencil) di lepas pantai dikaitkan dengan fasilitas pendukung yang telah tersedia di darat.
“Serta yang terakhir adalah pilihan kebijakan publik untuk menjembatani sudut pandang kepentingan investor yang konkrit dan mikro dan kepentingan pemerintah yang berdimensi lebih luas dan makro dalam perspektif pertahanan negara di wilayah perbatasan,” katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (18/2/2022)
Baca: Mahasiswa UMM Edukasi Petani Tengger Teknik Stek Benih Kentang
Metode penelitian Sampe yang sehari-hari bertugas di Kementerian ESDM ini menggunakan campuran kuasi kualitatif antara penggunaan parameter-parameter kuantitatif sumber daya di lapangan seperti Volumetrik dengan Montecarlo analysis, Minimum Economic Field Size, Expected Monetary Value, Decision Tree Analysis dan Internal Rate of Return (IRR).
Secara transformatif konkuren penelitian tersebut dipadukan dengan preferensi pilihan kebijakan berdasarkan metode modified Analytic Hierarchy Process (AHP) yang menguji kriteria utama aspek pertahanan keamanan versus non pertahanan keamanan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, terhadap alternatif kebijakan Sumber Daya Manusia, Model Kontrak Migas, Infrastruktur dan Regulasi.
Hal-hal yang menarik dan disimpulkan dari penelitian akademisnya antara lain, bahwa perlu ada paradigma baru dalam kebijakan pengelolaan migas di wilayah perbatasan negara. Sumber Kekayaan Alam di perbatasan, termasuk migas adalah bagian dari sumber daya nasional yang harus dapat sesewaktu difungsikan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan nasional.
Hasil penelitian Sampe menunjukkan, dalam kebijakan pengelolaan migas di perbatasan dalam perspektif pertahanan negara, pada kriteria utama, aspek Pertahanan Keamanan menduduki skor yang tertinggi (24,40%), dibandingkan dengan elemen non pertahanan. Faktor non pertahanan tertinggi adalah ekonomi 22,74%. Sementara dalam alternatif pilihan kebijakan publik, infrastruktur menempati posisi tertinggi 29,87% disusul regulasi pada skor 28,56%.
Narasumber pendalaman disertasinya ada tiga kategori, yaitu yang pertama mencakup aspek teknis, geostrategi dan policy migas. Yang kedua, menyangkut dimensi pertahanan, sedangkan yang ketiga menyangkut politik, keamanan, kebijakan publik dan korporasi. Mereka adalah para level pimpinan, Guru Besar, Militer (Perwira Tinggi Pemegang Kebijakan di Pusat, Operasional dan Komando), serta Pimpinan Perusahaan yang berwenang, berkompeten serta ahli di bidang masing-masing.
Adapun untuk AHP, melibatkan 60 orang responden, dari unsur TNI, ASN dan Korporasi, dengan level Eselon 1 -2, Perwira Tinggi dan Menengah, serta Direksi, Profesional dan Civil Society.
Dikaitkan dengan preposisi, dan hasil pendalaman kepada para nara sumber terpilih, maka preposisi terbukti, yakni di wilayah perbatasan, aspek Hankam merupakan faktor terpenting, untuk mendukung pengembangan ekonomi.
Baca juga: Face Cream Mask dari Kefir Mahasiswa UB Raih Emas di AISEEF
Dalam konteks kebijakan publik, diperlukan desain infrastruktur migas yang kompatibel dan saling mendukung dengan pertahanan negara, yang perlu dipayungi dengan instrumen regulasi. Model Kontrak Migas di wilayah perbatasan harus spesifik, yang dapat mengakomodir dimensi pertahanan negara, aspek teknis dan ekonomis.
Disertasi Sampe ini, menjadi menarik karena memadukan aspek kebijakan energi migas dengan kebijakan pertahanan. Dalam pidato penutupannya, dia menyampaikan terima kasih dan keberuntungan besar, karena dibimbing langsung oleh Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A, Ph.D. yang pernah mengemban jabatan sebagai Menteri di dua bidang tersebut, Energi dan Pertahanan.
Sebagai Co Promotor adalah Kol. Laut (KH) Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro (seorang ahli AHP) dan Dr. Ing. Ir. Rachmat Sudibjo yang pernah lama sebagai Dirjen Migas dan Kepala BPMigas. Sidang Terbuka Disertasi itu, dipimpin langsung oleh Mayjen TNI Dr. Joni Widjayanto yang adalah Direktur Program Doktor Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan.
Sedangkan tim penguji internal Mayjen TNI Dr. Ir. Susilo Adi Purwantoro, Laksda TNI (Purn) Dr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, Dr. Herlina JR Saragih. Adapun penguji eksternal adalah Prof. Dr. Ir Dadan Umar Daihani, D.E.A (Guru Besar Universitas Trisakti dan bertugas di Lemhannas), serta Prof. Dr. Otto R. Payangan, M.Si, CMA, guru besar Universitas Hasanuddin.
Dalam penutupannya, Prof Purnomo berharap agar novelti atau kebaruan dalam disertasi ini dapat diadopsi menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam pengelolaan migas di perbatasan, dan dikaitkan dengan dimensi pertahanan negara.
Menurut Sampe dalam disertasi yang digelar hybrid itu, ada tiga pertanyaan kunci yang merupakan fokus dan tujuan penelitian. Pertama, yaitu terkait dengan posisi geostrategi wilayah perbatasan Aceh di ujung Selat Malaka sebagai gerbang kawasan Asia Pacific menuju wilayah Lautan Hindia.
Kedua pada sidang terbuka yang digelar Kamis, 17 Februari 2022 itu, lanjut Sampe, mengenai potensi sumber daya alam migas di wilayah yang frontier (terpencil) di lepas pantai dikaitkan dengan fasilitas pendukung yang telah tersedia di darat.
“Serta yang terakhir adalah pilihan kebijakan publik untuk menjembatani sudut pandang kepentingan investor yang konkrit dan mikro dan kepentingan pemerintah yang berdimensi lebih luas dan makro dalam perspektif pertahanan negara di wilayah perbatasan,” katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (18/2/2022)
Baca: Mahasiswa UMM Edukasi Petani Tengger Teknik Stek Benih Kentang
Metode penelitian Sampe yang sehari-hari bertugas di Kementerian ESDM ini menggunakan campuran kuasi kualitatif antara penggunaan parameter-parameter kuantitatif sumber daya di lapangan seperti Volumetrik dengan Montecarlo analysis, Minimum Economic Field Size, Expected Monetary Value, Decision Tree Analysis dan Internal Rate of Return (IRR).
Secara transformatif konkuren penelitian tersebut dipadukan dengan preferensi pilihan kebijakan berdasarkan metode modified Analytic Hierarchy Process (AHP) yang menguji kriteria utama aspek pertahanan keamanan versus non pertahanan keamanan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, terhadap alternatif kebijakan Sumber Daya Manusia, Model Kontrak Migas, Infrastruktur dan Regulasi.
Hal-hal yang menarik dan disimpulkan dari penelitian akademisnya antara lain, bahwa perlu ada paradigma baru dalam kebijakan pengelolaan migas di wilayah perbatasan negara. Sumber Kekayaan Alam di perbatasan, termasuk migas adalah bagian dari sumber daya nasional yang harus dapat sesewaktu difungsikan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan nasional.
Hasil penelitian Sampe menunjukkan, dalam kebijakan pengelolaan migas di perbatasan dalam perspektif pertahanan negara, pada kriteria utama, aspek Pertahanan Keamanan menduduki skor yang tertinggi (24,40%), dibandingkan dengan elemen non pertahanan. Faktor non pertahanan tertinggi adalah ekonomi 22,74%. Sementara dalam alternatif pilihan kebijakan publik, infrastruktur menempati posisi tertinggi 29,87% disusul regulasi pada skor 28,56%.
Narasumber pendalaman disertasinya ada tiga kategori, yaitu yang pertama mencakup aspek teknis, geostrategi dan policy migas. Yang kedua, menyangkut dimensi pertahanan, sedangkan yang ketiga menyangkut politik, keamanan, kebijakan publik dan korporasi. Mereka adalah para level pimpinan, Guru Besar, Militer (Perwira Tinggi Pemegang Kebijakan di Pusat, Operasional dan Komando), serta Pimpinan Perusahaan yang berwenang, berkompeten serta ahli di bidang masing-masing.
Adapun untuk AHP, melibatkan 60 orang responden, dari unsur TNI, ASN dan Korporasi, dengan level Eselon 1 -2, Perwira Tinggi dan Menengah, serta Direksi, Profesional dan Civil Society.
Dikaitkan dengan preposisi, dan hasil pendalaman kepada para nara sumber terpilih, maka preposisi terbukti, yakni di wilayah perbatasan, aspek Hankam merupakan faktor terpenting, untuk mendukung pengembangan ekonomi.
Baca juga: Face Cream Mask dari Kefir Mahasiswa UB Raih Emas di AISEEF
Dalam konteks kebijakan publik, diperlukan desain infrastruktur migas yang kompatibel dan saling mendukung dengan pertahanan negara, yang perlu dipayungi dengan instrumen regulasi. Model Kontrak Migas di wilayah perbatasan harus spesifik, yang dapat mengakomodir dimensi pertahanan negara, aspek teknis dan ekonomis.
Disertasi Sampe ini, menjadi menarik karena memadukan aspek kebijakan energi migas dengan kebijakan pertahanan. Dalam pidato penutupannya, dia menyampaikan terima kasih dan keberuntungan besar, karena dibimbing langsung oleh Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A, Ph.D. yang pernah mengemban jabatan sebagai Menteri di dua bidang tersebut, Energi dan Pertahanan.
Sebagai Co Promotor adalah Kol. Laut (KH) Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro (seorang ahli AHP) dan Dr. Ing. Ir. Rachmat Sudibjo yang pernah lama sebagai Dirjen Migas dan Kepala BPMigas. Sidang Terbuka Disertasi itu, dipimpin langsung oleh Mayjen TNI Dr. Joni Widjayanto yang adalah Direktur Program Doktor Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan.
Sedangkan tim penguji internal Mayjen TNI Dr. Ir. Susilo Adi Purwantoro, Laksda TNI (Purn) Dr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, Dr. Herlina JR Saragih. Adapun penguji eksternal adalah Prof. Dr. Ir Dadan Umar Daihani, D.E.A (Guru Besar Universitas Trisakti dan bertugas di Lemhannas), serta Prof. Dr. Otto R. Payangan, M.Si, CMA, guru besar Universitas Hasanuddin.
Dalam penutupannya, Prof Purnomo berharap agar novelti atau kebaruan dalam disertasi ini dapat diadopsi menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam pengelolaan migas di perbatasan, dan dikaitkan dengan dimensi pertahanan negara.
(nz)
Lihat Juga :
