Polemik Perekrutan 1 Juta Guru PPPK, Kepala Daerah Mengadu ke DPR
Selasa, 05 April 2022 - 01:03 WIB
loading...
Ujian seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) . Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah kepala daerah di Indonesia terkait polemik perekrutan 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu kepala daerah yang hadir di Gedung Nusantara I, Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Dalam kesempatan itu, Joko mengatakan perekrutan gaji guru tidak tetap (GTT) menjadi PPPK menemui sejumlah persoalan.
Baca juga: Kemendikbudristek Panggil Ratusan Guru se-Indonesia, Ini Materi Krusial yang Dibahas
Menurutnya, harus segera ada kebijakan strategis dari pemerintah atau kementerian terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kaitannya dengan yang sudah dinyatakan lulus nomor induk PPPK-nya belum terselesaikan. Harus ada kebijakan strategis dari kementerian terkait agar persoalan ini segera terselesaikan," kata Joko saat ditemui MNC Portal Indonesia, Senin (4/4/2022).
Salah satu kepala daerah yang hadir di Gedung Nusantara I, Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Dalam kesempatan itu, Joko mengatakan perekrutan gaji guru tidak tetap (GTT) menjadi PPPK menemui sejumlah persoalan.
Baca juga: Kemendikbudristek Panggil Ratusan Guru se-Indonesia, Ini Materi Krusial yang Dibahas
Menurutnya, harus segera ada kebijakan strategis dari pemerintah atau kementerian terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kaitannya dengan yang sudah dinyatakan lulus nomor induk PPPK-nya belum terselesaikan. Harus ada kebijakan strategis dari kementerian terkait agar persoalan ini segera terselesaikan," kata Joko saat ditemui MNC Portal Indonesia, Senin (4/4/2022).
Lihat Juga :
