DPR Kawal Penyaluran Dana Bantuan PIP Madrasah
Senin, 25 April 2022 - 19:57 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengatakan bahwa bansos PIP ini merupakan usulan dan perjuangan Komisi VIII DPR untuk serius memperhatikan madrasah. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dana bantuan sosial (bansos) Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah Tahap I mulai dicairkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Komisi VIII DPR RI akan mengawal penyalurannya agar tepat sasaran.
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengatakan bahwa bansos PIP ini merupakan usulan dan perjuangan Komisi VIII DPR untuk serius memperhatikan madrasah. "Makanya kami akan mengawasi penyalurannya nanti hingga program ini betul-betul sampai dan dirasakan oleh anak kita," ujar Achmad kepada wartawan, Selasa (25/4/2022).
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan bahwa perjuangan Komisi VIII DPR agar memperhatikan sekolah-sekolah berbasis Islam membuahkan hasil. "Jadi harus dimaksimalkan," kata legislator Dapil Riau I itu.
Baca juga: DPR Ingatkan Bank Jangan Hambat Pencairan Program Indonesia Pintar
Dia menuturkan jangan sampai terjadi pemotongan atau dananya disunat oleh oknum-oknum tertentu saat proses penyalurannya. Achmad mengingatkan bahwa dana sosial ini harus sampai utuh kepada penerima tanpa ada syarat apa pun.
"Kami Komisi VIII akan kawal ketat penyalurannya agar tepat sasaran. Jangan sampai pada proses pencairan dipersulit. Tidak ada yang namanya dipotong-potong atau disunat atau permainan apalah nanti. Jika terjadi ini akan diproses hukum sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku," tuturnya.
Diketahui, ada sebanyak 1.688.601 siswa penerima PIP Madrasah pada pencairan tahap I ini. Jumlah itu terdiri dari 778.195 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp336 miliar, 595.611 siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp315,875 miliar, dan 314.795 siswa Madrasah Aliyah (MA) Rp251,458 miliar.
Kemenag mengalokasikan anggaran PIP sebanyak 2.005.065 siswa dengan total anggaran Rp1,302 triliun. Namun, untuk tingkat MTs dan MA akan dicairkan pada tahap kedua.
"Untuk proses validasi data tahap II ini juga harus dipercepat dan datanya harus akurat agar tersalurkan dengan baik," pungkasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengatakan bahwa bansos PIP ini merupakan usulan dan perjuangan Komisi VIII DPR untuk serius memperhatikan madrasah. "Makanya kami akan mengawasi penyalurannya nanti hingga program ini betul-betul sampai dan dirasakan oleh anak kita," ujar Achmad kepada wartawan, Selasa (25/4/2022).
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan bahwa perjuangan Komisi VIII DPR agar memperhatikan sekolah-sekolah berbasis Islam membuahkan hasil. "Jadi harus dimaksimalkan," kata legislator Dapil Riau I itu.
Baca juga: DPR Ingatkan Bank Jangan Hambat Pencairan Program Indonesia Pintar
Dia menuturkan jangan sampai terjadi pemotongan atau dananya disunat oleh oknum-oknum tertentu saat proses penyalurannya. Achmad mengingatkan bahwa dana sosial ini harus sampai utuh kepada penerima tanpa ada syarat apa pun.
"Kami Komisi VIII akan kawal ketat penyalurannya agar tepat sasaran. Jangan sampai pada proses pencairan dipersulit. Tidak ada yang namanya dipotong-potong atau disunat atau permainan apalah nanti. Jika terjadi ini akan diproses hukum sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku," tuturnya.
Diketahui, ada sebanyak 1.688.601 siswa penerima PIP Madrasah pada pencairan tahap I ini. Jumlah itu terdiri dari 778.195 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp336 miliar, 595.611 siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp315,875 miliar, dan 314.795 siswa Madrasah Aliyah (MA) Rp251,458 miliar.
Kemenag mengalokasikan anggaran PIP sebanyak 2.005.065 siswa dengan total anggaran Rp1,302 triliun. Namun, untuk tingkat MTs dan MA akan dicairkan pada tahap kedua.
"Untuk proses validasi data tahap II ini juga harus dipercepat dan datanya harus akurat agar tersalurkan dengan baik," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
