DPD Ingatkan Kemendikbud Tak Boleh Lebur Pelajaran Agama dengan PPKn
loading...
Ketua Komite III DPD Bambang Sutrisno saat memimpin rapat di Gedung DPD, Senayan, Jakarta. Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A
A
A
JAKARTA - Munculnya isu peleburan mata pelajaran Agama dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menimbulkan keresahan berbagai kalangan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang masih melakukan kajian terkait penyederhanaan kurikulum, namun belum ada keputusan apap un.
Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daearh (DPD) Bambang Sutrisno menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan.
"Isu penghapusan mata pelajaran Agama telah berulang kali muncul, dan masyarakat tegas menolak," katanya, Selasa (22/6/2020).
Menurut Bambang, penolakan itu disebabkan karena Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib berdasarkan Tap MPRS Nomor : XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(Baca juga: Kemendikbud Lakukan Penyesuaian Kurikulum untuk Semester Depan )
Merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 (1) butir a yang menyebutkan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
Kedua, kata Bambang, bangsa Indonesia adalah bangsa religius yang mempercayai Tuhan dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang masih melakukan kajian terkait penyederhanaan kurikulum, namun belum ada keputusan apap un.
Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daearh (DPD) Bambang Sutrisno menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan.
"Isu penghapusan mata pelajaran Agama telah berulang kali muncul, dan masyarakat tegas menolak," katanya, Selasa (22/6/2020).
Menurut Bambang, penolakan itu disebabkan karena Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib berdasarkan Tap MPRS Nomor : XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(Baca juga: Kemendikbud Lakukan Penyesuaian Kurikulum untuk Semester Depan )
Merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 (1) butir a yang menyebutkan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
Kedua, kata Bambang, bangsa Indonesia adalah bangsa religius yang mempercayai Tuhan dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik.
Lihat Juga :
