Kerja Sama dengan Netflix Diprotes, Kemendikbud Tindak Lanjuti Masukan DPR

JAKARTA - Kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Netflix dalam program dokumenter yang ditayangkan di TVRI menuai kritikan tajam dari Komisi X DPR. Kemendikbud berjanji akan menindaklanjuti catatan kritis yang telah disampaikan para wakil rakyat.

"Jadi yang disampaikan oleh Pak Syaiful Huda betul, itu yang disampaikan dalam raker tadi memang sudah disalin betul alasan-alasan itu oleh Pak Menteri, dan pasti nanti akan kita tindak lanjuti paling tidak, kita tidak dalam waktu dekat ini tidak akan melakukan ekspansi," kata Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad dalam webinar Fokus Sindo bertajuk "Menyongsong Pendidikan Fase New Normal", Senin (22/6/2020).

Hamid menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan penambahan atau ekspansi karena Netflix menawarkan lebih dari 300 judul dokumenter yang siap ditayangkan di TVRI. ( )

"Ada sekitar 12 judul dari 319-an judul yang kita siapkan untuk program TVRI itu. Jadi sebenarnya pertimbangan utamanya itu kan karena Januari kita sudah kerja sama, kemudian Netflix itu istilahnya tidak menggunakan APBN dalam memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, termasuk juga mau investasi," katanya.

Tidak digunakannya APBN, lanjut Hamid, karena Netflix memberikan cuma-cuma kepada Kemendikbud sebagai bagian dari kerja sama. "Itu memang sumbangan Netflix secara free untuk program kita, jadi seperti itu. Jadi memang pertimbangannya waktu itu mungkin asas manfaat aja program free kemudian materinya bagus dan sesuai dengan kurikulum di tempat kita itu diambil," katanya.