Mendikbud Diminta Turun Langsung Pantau Pelaksanaan PPDB
loading...
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk betul-betul melihat kondisi lapangan sehingga berbagai persoalan yang terjadi dalam proses PPDB bisa dipecahkan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah daerah kisruh. Adanya aturan mengenai batasan usia anak dan juga soal zonasi, misalnya, membuat banyak orangtua kebingungan.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk betul-betul melihat kondisi lapangan sehingga berbagai persoalan yang terjadi dalam proses PPDB bisa diurai.
"Saya sampaikan saran betul-betul melihat kondisi lapangan. Pak Nadiem ini kan muda dan latar belakangnya bukan pendidikan. Jangan sampai ada kebijakan ada anak yang semestinya mendapatkan penghargaan justru putus sekolah," ujarnya di sela halal bihalal di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2020).(Baca juga: Dukcapil Belum Update Domisili, Banyak Siswa Gagal Daftar di PPDB )
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, selama ini pola pendaftaran PPDB masih sangat kurang sosialisasinya sehingga masyarakat menjadi kebingungan. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang serba terbatas.
"Publikasi pendaftaran PPDB ini kurang baik. Kita masyarakat hanya menunggu. Mestinya kan dipublikasikan dengan baik," tuturnya.
Tidak hanya bagi sekolah negeri, menurut Jazilul, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan sekolah-sekolah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak.
"Utamanya yang swasta, jangan karena dianggap ini bukan kewajiban pemerintah salahnya sendiri, terus di mana tanggung jawab negara," katanya.
Menurut Jazilul, akibat pandemi Covid-19, banyak sekolah dan juga perguruan tinggi swasta yang terancam tutup karena mereka tidak mendapatkan pemasukan biasa operasional.
"Saya belum tahu bagaimana aturan baru PPDB yang diprotes masyarakat itu, tapi yang jelas di tengah kondisi yang serba sulit ini, masyarakat jangan ditambah sulit lagi," tuturnya.
Menurut dia, seharusnya aturan tentang PPDB dibuat semudah mungkin sehingga bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan dengan mudah.
Faktanya, kata jazilul, saat ini panduan PPDB sangat terbatas sehingga anak-anak yang naik jenjang sekolah banyak yang kesulitan.
"Anak-anak ini kebanyakan kan harus dipandu. Termasuk anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalau mencari sekolah sendiri banyak yang kesulitan. Apalagi bagi anak yang pasif. Mereka harus dituntun orangtua sementara kita para orangtua kurang mendapatkan informasi," katanya.
Dikatakan Jazilul, di tengah pandemi Covid-19, sektor pendidikan sangat kurang mendapatkan perhatian padahal ini menyangkut masa depan generasi yang akan datang.
"Tolong ini dihitung benar karena sekarang ini titiknya kan pembangunan SDM (sumber daya manusia). Jangan sampai SDM kita anjlok dan jadi generasi yang terputus. Masalah ini akan menuai dampaknya beberapa tahun ke depan. Kita jadi generasi yang lemah," katanya.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk betul-betul melihat kondisi lapangan sehingga berbagai persoalan yang terjadi dalam proses PPDB bisa diurai.
"Saya sampaikan saran betul-betul melihat kondisi lapangan. Pak Nadiem ini kan muda dan latar belakangnya bukan pendidikan. Jangan sampai ada kebijakan ada anak yang semestinya mendapatkan penghargaan justru putus sekolah," ujarnya di sela halal bihalal di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2020).(Baca juga: Dukcapil Belum Update Domisili, Banyak Siswa Gagal Daftar di PPDB )
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, selama ini pola pendaftaran PPDB masih sangat kurang sosialisasinya sehingga masyarakat menjadi kebingungan. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang serba terbatas.
"Publikasi pendaftaran PPDB ini kurang baik. Kita masyarakat hanya menunggu. Mestinya kan dipublikasikan dengan baik," tuturnya.
Tidak hanya bagi sekolah negeri, menurut Jazilul, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan sekolah-sekolah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak.
"Utamanya yang swasta, jangan karena dianggap ini bukan kewajiban pemerintah salahnya sendiri, terus di mana tanggung jawab negara," katanya.
Menurut Jazilul, akibat pandemi Covid-19, banyak sekolah dan juga perguruan tinggi swasta yang terancam tutup karena mereka tidak mendapatkan pemasukan biasa operasional.
"Saya belum tahu bagaimana aturan baru PPDB yang diprotes masyarakat itu, tapi yang jelas di tengah kondisi yang serba sulit ini, masyarakat jangan ditambah sulit lagi," tuturnya.
Menurut dia, seharusnya aturan tentang PPDB dibuat semudah mungkin sehingga bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan dengan mudah.
Faktanya, kata jazilul, saat ini panduan PPDB sangat terbatas sehingga anak-anak yang naik jenjang sekolah banyak yang kesulitan.
"Anak-anak ini kebanyakan kan harus dipandu. Termasuk anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalau mencari sekolah sendiri banyak yang kesulitan. Apalagi bagi anak yang pasif. Mereka harus dituntun orangtua sementara kita para orangtua kurang mendapatkan informasi," katanya.
Dikatakan Jazilul, di tengah pandemi Covid-19, sektor pendidikan sangat kurang mendapatkan perhatian padahal ini menyangkut masa depan generasi yang akan datang.
"Tolong ini dihitung benar karena sekarang ini titiknya kan pembangunan SDM (sumber daya manusia). Jangan sampai SDM kita anjlok dan jadi generasi yang terputus. Masalah ini akan menuai dampaknya beberapa tahun ke depan. Kita jadi generasi yang lemah," katanya.
(dam)
Lihat Juga :
