Merajut Mimpi di Kampus Negeri
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:29 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, biaya kuliah di PTN juga relatif jauh lebih ringan dibandingkan jika harus menempuh pendidikan di kampus-kampus swasta favorit di Indonesia. “Selain alasan mutu, ya pasti (PTN) lebih terjangkau,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Keberadaan PTN semakin diminati karena pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus mengguyur mahasiswa-mahasiswa kampus negeri dengan berbagai fasilitas. Kartu Indonesia Pintar Kuliah, penambahan fasilitas kampus, hingga kesempatan besar dalam memperoleh beasiswa dari LPDP.
Di sisi lain meskipun dari sisi jumlah dan mutu perguruan tinggi swasta (PTS) terus meningkat dari tahun ke tahun, namun masih banyak tersemat stigma negatif. Dari sisi kualitas misalnya PTS kerap diragukan dari sisi akreditasi, konflik antarpengelola yayasan, hingga izin pengelolaan yang kerap kadaluwarsa.
Di sisi biaya, PTS kerap dipersepsikan berbiaya mahal. “Memang ada kampus swasta yang berbiaya murah dan juga diminati oleh masyarakat yang ingin memiliki gelar sarjana. Namun, apakah mutunya terjamin, ya nanti dulu,” kata Ubaid. (Baca juga: Rencana Pembelian 8 unit Osprey untuk Menjawab kebutuhan Alutsista)
Besarnya minat masuk PTN di satu sisi dan adanya stigma PTS mahal di sisi lain membuat banyak lulusan SMA memutuskan berhenti melanjutkan pendidikan setelah tidak diterima di PTN. Mereka memilih untuk langsung terjun ke dunia kerja.
Kondisi ini membuat angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di jenjang PT relatif rendah di kisaran 30%. “Pemerintah harus menambah daya tampung masing-masing PTN di Indonesia. Selain itu, peningkatan dan pemerataan mutu PTN juga sangat urgen dilakukan,” tukas Ubaid.
Plt Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam mengatakan, pemerintah saat ini terus berusaha meningkatkan APK di pendidikan tinggi. Satu di antara alasannya adalah ekonomi ke depan akan lebih berbasis innovation driven economy. Maka itu, kebutuhan akan SDM level sarjana akan semakin besar.
Keberadaan PTN semakin diminati karena pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus mengguyur mahasiswa-mahasiswa kampus negeri dengan berbagai fasilitas. Kartu Indonesia Pintar Kuliah, penambahan fasilitas kampus, hingga kesempatan besar dalam memperoleh beasiswa dari LPDP.
Di sisi lain meskipun dari sisi jumlah dan mutu perguruan tinggi swasta (PTS) terus meningkat dari tahun ke tahun, namun masih banyak tersemat stigma negatif. Dari sisi kualitas misalnya PTS kerap diragukan dari sisi akreditasi, konflik antarpengelola yayasan, hingga izin pengelolaan yang kerap kadaluwarsa.
Di sisi biaya, PTS kerap dipersepsikan berbiaya mahal. “Memang ada kampus swasta yang berbiaya murah dan juga diminati oleh masyarakat yang ingin memiliki gelar sarjana. Namun, apakah mutunya terjamin, ya nanti dulu,” kata Ubaid. (Baca juga: Rencana Pembelian 8 unit Osprey untuk Menjawab kebutuhan Alutsista)
Besarnya minat masuk PTN di satu sisi dan adanya stigma PTS mahal di sisi lain membuat banyak lulusan SMA memutuskan berhenti melanjutkan pendidikan setelah tidak diterima di PTN. Mereka memilih untuk langsung terjun ke dunia kerja.
Kondisi ini membuat angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di jenjang PT relatif rendah di kisaran 30%. “Pemerintah harus menambah daya tampung masing-masing PTN di Indonesia. Selain itu, peningkatan dan pemerataan mutu PTN juga sangat urgen dilakukan,” tukas Ubaid.
Plt Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam mengatakan, pemerintah saat ini terus berusaha meningkatkan APK di pendidikan tinggi. Satu di antara alasannya adalah ekonomi ke depan akan lebih berbasis innovation driven economy. Maka itu, kebutuhan akan SDM level sarjana akan semakin besar.
Lihat Juga :
