Mendikbudristek: Merdeka Belajar Bukan Kebijakan tapi Gerakan

SULAWESI UTARA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menegaskan, program Merdeka Belajar hadir bukan hanya sebagai kebijakan pemerintah pusat, melainkan sebagai gerakan. Ketika Merdeka Belajar telah menjadi gerakan, maka program ini akan terus berlanjut siapa pun nanti menterinya.

Hal ini ditegaskan Nadiem saat berdialog dengan Guru Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak, dan Organisasi Penggerak, di SMP Lokon St Nikolaus, Kota Tomohon, Jumat (6/1/2023). Menurutnya, banyak Guru Penggerak dan Kepala Sekolah Penggerak bertanya bagaimana kelanjutan Merdeka Belajar jika nanti dirinya sudah tidak menjadi menteri.

"Merdeka Belajar akan lanjut atau tidak, itu ada di tangan Bapak Ibu. Itu kuncinya. Kalau Merdeka Belajar sudah jadi gerakan dan dirasakan manfaatnya, bagaimana pun kebijakan kementerian, akan sulit membendung semangat Merdeka Belajar," katanya, dalam keterangan resminya.

Baca juga: Pemerintah Tahan DAU bagi Daerah Tak Angkat Guru Honorer Jadi PPPK

Ia menjelaskan, dalam semangat Merdeka Belajar, proses pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis projek (project based learning). Pembelajaran berbasis projek ini sebagian besar membutuhkan kerja sama dan kerja tim antarsiswa. Kemampuan siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam sebuah tim menjadi kompetensi yang wajib dimiliki sebagai bekal untuk masa depan.

“Di karier apa pun di masa sekarang dan masa depan, semuanya butuh kompetensi kerja kelompok, menggunakan logika dalam permasalahan, kemampuan komunikasi, dan integritas. Itu hal-hal yang tidak bisa dites dengan persoalan multiple choice. Itulah kenapa asesmen nasional kita ubah menjadi hal yang lebih mendasar," kata Nadiem.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru ditantang untuk menciptakan projek-projek bagi peserta didik. Ada sekolah-sekolah yang menganggap konsep projek tersebut aneh sehingga merasa sulit menerapkannya. Kurikulum Merdeka memberikan kemerdekaan kepada guru dan kepala sekolah untuk menjadi kreator dalam proses pembelajaran.

Baca juga: Nadiem Harap Pemda Angkat Guru Penggerak Jadi Kepala Sekolah

"Mereka ditantang untuk menciptakan projek-projek berdasarkan tema-tema. Lalu menentukan apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari projek, kemudian mengumpulkan peserta didik untuk mencapai tujuan projek. Projek ini paling mengasah kemampuan kolaborasi dan gotong royong," katanya.

Salah satu peserta Dialog Penggerak, Meylan F Kandouw, calon Guru Penggerak dari SD Faith Baptist Kabupaten Minahasa, mengatakan, sekolahnya merupakan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dan sudah melaksanakan projek-projek tiap akhir semester.

"Dalam kegiatan ini kami juga berkolaborasi dengan orang tua. Projek ini tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tapi juga orang tua. Projek kami tahun kemarin membuat maket rumah adat. Projek dikerjakan berkelompok oleh siswa dengan dibantu orang tua. Setelah maket selesai, mereka mempresentasikannya di depan kelas dengan mengundang orang tua," katanya.

Meylan yang juga merupakan Fasilitator angkatan 5 dan Duta Teknologi Kemendikbudristek ini berharap agar di 2023 SD Faith Baptist Kabupaten Minahasa bisa menjadi Sekolah Penggerak. "Sangat berguna Kurikulum Merdeka karena berpusat pada siswa," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Tommy Wuwungan mengatakan, salah satu bentuk komitmen Pemkab Minahasa adalah dengan mengangkat Guru Penggerak menjadi kepala sekolah.

"Jadi kepala dinas (pendidikan) berkewajiban memberikan masukan kepada pimpinan daerah agar Guru Penggerak bisa menjadi kepala sekolah. Direncanakan jika regulasi tentang Guru Penggerak menjadi pengawas sekolah terbit tahun ini, kami akan mengangkat 60 Guru Penggerak jadi pengawas. Ini bentuk komitmen kami mendukung Merdeka Belajar," katanya.