NU Bogor Deklarasi Tolak 'Full Day School' Dihadapan Siswa dan Warga
Minggu, 13 Agustus 2017 - 19:15 WIB
NU Bogor Deklarasi Tolak 'Full Day School' Dihadapan Siswa dan Warga
A
A
A
BOGOR - Gelombang aksi penolakan atas peraturan menteri pendidikan tentang program sekolah lima hari atau Full Day School (FDS), kembali dilakukan sejumlah elemen masyarakat.
Diantaranya, Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor bersama ulama, siswa, masyarakat disaksikan langsung Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, TNI dan Polri mendeklarasikan penolakan terhadap aturan FDS, Minggu (13/08).
Ketua PC NU Kabupaten Bogor KH Romdhon menegaskan pihaknya sudah mengkaji dan melihat perkembangan dilapangan terkait Permendikbud Nomor 27 tahun 2017 tentang hari sekolah, sebagai dasar lima hari sekolah itu mengancam eksistensi Madrasah Diniyah.
"Madrasah Diniyah ini sudah berpuluh-puluh tahun berkontribusi besar terhadap pembentukan karakter masyarakat muslim Indonesia yang Moderat hingga sekarang ini. Hari ini saja, kondisi guru dan siswa diniyah bisa kita lihat, baik prasarananya maupun kesejahteraannya. Apalagi, jika kebijakan itu diterapkan, dari pagi sampai sore tentu dia tak akan ke diniyah," katanya.
Pernyataan sikap yang dideklarasikan dan dibacakan saat ini kemudian disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagai Jam'iyyah Diniyah dan Ijtima'iyyah.
"Intinya kami menolak pemberlakuan lima hari sekolah, karena tak sesuai dengan keragaman dan kondisi geografis dan sosiologis masyarakat di Indonesia. Kami meminta Pemkab Bogor untuk mewakili kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor yang sangat kaya dengan keragaman tentang pendidikan lokal," jelasnya.
Pihaknya meyakini jika aturan FDS ini dapat mengakibatkan Sekolah Diniyah ini bakal gulung tikar. "Maka dari itu PC NU Kabupaten Bogor membuat pernyataan sikap, yang di antaranya meminta pemerintah pusat untuk mencabut Permendikbud No 23/2017 ini. Karena jumlah madrasah diniyah di Kabupaten Bogor saat ini sudah mencapai 900," katanya.
Diantaranya, Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor bersama ulama, siswa, masyarakat disaksikan langsung Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, TNI dan Polri mendeklarasikan penolakan terhadap aturan FDS, Minggu (13/08).
Ketua PC NU Kabupaten Bogor KH Romdhon menegaskan pihaknya sudah mengkaji dan melihat perkembangan dilapangan terkait Permendikbud Nomor 27 tahun 2017 tentang hari sekolah, sebagai dasar lima hari sekolah itu mengancam eksistensi Madrasah Diniyah.
"Madrasah Diniyah ini sudah berpuluh-puluh tahun berkontribusi besar terhadap pembentukan karakter masyarakat muslim Indonesia yang Moderat hingga sekarang ini. Hari ini saja, kondisi guru dan siswa diniyah bisa kita lihat, baik prasarananya maupun kesejahteraannya. Apalagi, jika kebijakan itu diterapkan, dari pagi sampai sore tentu dia tak akan ke diniyah," katanya.
Pernyataan sikap yang dideklarasikan dan dibacakan saat ini kemudian disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagai Jam'iyyah Diniyah dan Ijtima'iyyah.
"Intinya kami menolak pemberlakuan lima hari sekolah, karena tak sesuai dengan keragaman dan kondisi geografis dan sosiologis masyarakat di Indonesia. Kami meminta Pemkab Bogor untuk mewakili kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor yang sangat kaya dengan keragaman tentang pendidikan lokal," jelasnya.
Pihaknya meyakini jika aturan FDS ini dapat mengakibatkan Sekolah Diniyah ini bakal gulung tikar. "Maka dari itu PC NU Kabupaten Bogor membuat pernyataan sikap, yang di antaranya meminta pemerintah pusat untuk mencabut Permendikbud No 23/2017 ini. Karena jumlah madrasah diniyah di Kabupaten Bogor saat ini sudah mencapai 900," katanya.
(pur)
