Tingkatkan Mutu, 219 SMK Direvitalisasi
Kamis, 26 April 2018 - 11:18 WIB
Tingkatkan Mutu, 219 SMK Direvitalisasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah merevitalisasi 219 sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan anggaran mencapai Rp169 miliar. Revitalisasi ini digulirkan agar lulusan pendidikan kejuruan bisa menjawab tantangan dunia usaha dan industri. Pemberian bantuan ini sebagai wujud untuk menjalankan Inpres Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi SMK.
Bantuan ini sebagai stimulan untuk meningkatkan standar isi, proses, pengajaran, dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
“Revitalisasi SMK ini titik tolaknya adalah dari demand side atau sisi permintaan kebutuhan tenaga kerja. Lulusan SMK harus terserap lapangan kerja yang riil,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy seusai pemberian bantuan revitalisasi pendidikan kejuruan kepada 219 SMK di Jakarta, kemarin.
Menurut Muhadjir, ada 15 jenis bantuan yang diberikan, yakni bantuan pembinaan pengelolaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada 219 SMK, bantuan teaching factory kepada 105 SMK, bantuan technopark kepada 31 SMK, bantuan pengembangan SMK pariwisata kepada 47 SMK, bantuan untuk 25 SMK kelautan, bantuan kepada 32 SMK pertanian, bantuan pelak sanaan pemasaran tamatan kepada 6 SMK.
Kemendikbud juga memberikan bantuan pelaksanaan kelas industri ke 18 SMK, bantuan pengembangan SMK berbasis industri ke 75 SMK, bantuan pengembangan SMK di kawasan industri nasional di 15 SMK, bantuan pembangunan ruang kelas baru kepada 7 SMK, bantuan pembangunan ruang praktik siswa ke 147 SMK, bantuan peralatan praktik kompetensi kerja ke 90 SMK, bantuan pembangunan perpustakaan kepada 7 SMK dan rehabilitasi gedung untuk 25 SMK.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menjelaskan, total jum lah SMK mencapai 13.900 unit sekolah. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tidak akan mampu merevitalisasi seluruh SMK tersebut. Oleh karena itu diperlukan kerja sama, terutama dengan pemerintah provinsi.
Hal ini lantaran kewenangan provinsi saat ini sudah wajib memberikan anggaran dan perhatian membangun sekolah pendidikan menengah. Direktur Pembinaan SMK Ke mendikbud M Bakhrun menjelaskan, total anggaran revitalisasi 219 SMK ini mencapai Rp169 miliar.
Untuk satu SMK anggaran yang bisa diterima bisa mencapai Rp600 hingga Rp900 jutaan. Dia menjelaskan, 219 SMK yang dipilih sudah ditetapkan dari tahun kemarin berdasarkan pengajuan bantuan dari SMK tersebut ke Kemendikbud. Output dari bantuan ini akan tergantung dari tiap jenis bantuan yang diminta.
Jika memang SMK itu mau mengembangkan teaching factory, maka sistem pengajarannya harus sesuai dengan orientasi produk dan bisnis industri. Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari mengapresiasi kinerja revitalisasi SMK yang dilakukan Kemendikbud. Menurutnya, revitalisasi memerlukan proses yang tidak instan.
Saat ini 219 SMK ini dijadikan pilot project agar mereka bisa menjadi contoh bagi pemerintah melakukan revitalisasi yang lebih baik lagi kedepannya.
“Seluruh elemen dari revitalisasi SMK dilakukan mulai dari need assestment sampai training guru, mengubah kurikulum agar disesuaikan dengan industri, dan rebranding dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menerangkan, salah satu target utama dampak revitalisasi SMK adalah terserapnya lulusan di dunia kerja.
“Lebih dari 90% SMK yang kita revitalisasi ini sudah memenuhi target yang kita tetapkan. Bisa dicek juga kurikulumnya yang telah disesuaikan dengan industri mitranya,” terangnya.
Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud ini juga menuturkan, kesiapan guru dalam revitalisasi SMK masih menjadi fokus utama pemerintah.
Diakui kekurangan guru SMK dalam program ini diisi dengan pelatihan keahlian ganda terhadap guru SMK. Hemat dia, perlu waktu dan proses cukup panjang untuk melihat hasil program keahlian ganda tersebut.
“Jika tahun kemarin kita mulai beri pelatihan ganda kepada guru SMK, terus tahun ini kita tagih hasil dari pelatihan, tentu masih dalam proses,” ujar Hamid. (Neneng Zubaidah)
Bantuan ini sebagai stimulan untuk meningkatkan standar isi, proses, pengajaran, dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
“Revitalisasi SMK ini titik tolaknya adalah dari demand side atau sisi permintaan kebutuhan tenaga kerja. Lulusan SMK harus terserap lapangan kerja yang riil,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy seusai pemberian bantuan revitalisasi pendidikan kejuruan kepada 219 SMK di Jakarta, kemarin.
Menurut Muhadjir, ada 15 jenis bantuan yang diberikan, yakni bantuan pembinaan pengelolaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada 219 SMK, bantuan teaching factory kepada 105 SMK, bantuan technopark kepada 31 SMK, bantuan pengembangan SMK pariwisata kepada 47 SMK, bantuan untuk 25 SMK kelautan, bantuan kepada 32 SMK pertanian, bantuan pelak sanaan pemasaran tamatan kepada 6 SMK.
Kemendikbud juga memberikan bantuan pelaksanaan kelas industri ke 18 SMK, bantuan pengembangan SMK berbasis industri ke 75 SMK, bantuan pengembangan SMK di kawasan industri nasional di 15 SMK, bantuan pembangunan ruang kelas baru kepada 7 SMK, bantuan pembangunan ruang praktik siswa ke 147 SMK, bantuan peralatan praktik kompetensi kerja ke 90 SMK, bantuan pembangunan perpustakaan kepada 7 SMK dan rehabilitasi gedung untuk 25 SMK.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menjelaskan, total jum lah SMK mencapai 13.900 unit sekolah. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tidak akan mampu merevitalisasi seluruh SMK tersebut. Oleh karena itu diperlukan kerja sama, terutama dengan pemerintah provinsi.
Hal ini lantaran kewenangan provinsi saat ini sudah wajib memberikan anggaran dan perhatian membangun sekolah pendidikan menengah. Direktur Pembinaan SMK Ke mendikbud M Bakhrun menjelaskan, total anggaran revitalisasi 219 SMK ini mencapai Rp169 miliar.
Untuk satu SMK anggaran yang bisa diterima bisa mencapai Rp600 hingga Rp900 jutaan. Dia menjelaskan, 219 SMK yang dipilih sudah ditetapkan dari tahun kemarin berdasarkan pengajuan bantuan dari SMK tersebut ke Kemendikbud. Output dari bantuan ini akan tergantung dari tiap jenis bantuan yang diminta.
Jika memang SMK itu mau mengembangkan teaching factory, maka sistem pengajarannya harus sesuai dengan orientasi produk dan bisnis industri. Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari mengapresiasi kinerja revitalisasi SMK yang dilakukan Kemendikbud. Menurutnya, revitalisasi memerlukan proses yang tidak instan.
Saat ini 219 SMK ini dijadikan pilot project agar mereka bisa menjadi contoh bagi pemerintah melakukan revitalisasi yang lebih baik lagi kedepannya.
“Seluruh elemen dari revitalisasi SMK dilakukan mulai dari need assestment sampai training guru, mengubah kurikulum agar disesuaikan dengan industri, dan rebranding dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menerangkan, salah satu target utama dampak revitalisasi SMK adalah terserapnya lulusan di dunia kerja.
“Lebih dari 90% SMK yang kita revitalisasi ini sudah memenuhi target yang kita tetapkan. Bisa dicek juga kurikulumnya yang telah disesuaikan dengan industri mitranya,” terangnya.
Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud ini juga menuturkan, kesiapan guru dalam revitalisasi SMK masih menjadi fokus utama pemerintah.
Diakui kekurangan guru SMK dalam program ini diisi dengan pelatihan keahlian ganda terhadap guru SMK. Hemat dia, perlu waktu dan proses cukup panjang untuk melihat hasil program keahlian ganda tersebut.
“Jika tahun kemarin kita mulai beri pelatihan ganda kepada guru SMK, terus tahun ini kita tagih hasil dari pelatihan, tentu masih dalam proses,” ujar Hamid. (Neneng Zubaidah)
(nfl)
