Jokowi: Penambahan Guru Terampil di SMK Harus Dipacu

DEPOK - Presiden Joko Widodo ingin jumlah guru terampil di SMK itu diperbanyak, sebab hanya guru terampil atau produktif yang memiliki kemampuan melatih siswanya dengan baik.

Presiden menekankan persoalan tersebut karena berdasarkan data yang diperolehnya, jumlah guru normatif yang saat ini mengajar di sekolah menengah kejuruan atau SMK lebih banyak daripada guru terampil atau guru produktif. Jumlah guru normatif mencapai 65% dari total guru SMK.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kepala Negara menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan agar guru-guru teram pil lebih banyak. Dengan demikian, mereka memiliki keterampilan dalam melatih siswa-siswanya.

“Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif. Apa sih maksudnya? misal guru Agama, guru Pancasila, guru Bahasa Indonesia itu harus lebih sedikit. SMK itu harus lebih banyak guru terampil," katanya pada Pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, kemarin.

Jokowi lantas menuturkan, selama 4,5 tahun ini pemerintah fokus anggaran pada infrastruktur. Masifnya pembangunan fisik tersebut karena daya saing Indonesia yang sangat rendah. Menurut dia, pembangunan yang sedemikian masif ini pun tidak mudah untuk pengelolaannya.

Oleh karena itu, ujar Jokowi, mulai tahun ini Indonesia akan masuk ke pembangunan SDM. Jokowi mengatakan untuk keluar dari negara dengan pendapatan menengah maka infrastruktur harus baik.

Namun, negara juga akan susah keluar dari negara berpendapatan menengah ke negara maju apabila kualitas SDM-nya juga tidak baik. Mantan gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, SDM adalah kunci dari persaingan kompetisi antarberbagai negara.

Proses untuk meningkatkan kualitas SDM ini pun harus cepat sehingga bisa memenangkan kompetisi. “Ke depan semakin ke sana negara, negara cepat akan kalahkan negara yang lambat, sehingga dalam hal apa pun kita membutuhkan kecepatan,” katanya.

Untuk mendukung pengembangan SDM dimaksud, anggaran negara pun akan di - alihfokuskan untuk SDM. Beberapa program pengembangan SDM adalah pengembangan pendidikan vokasi, peningkatan kemampuan, dan pembangunan balai latihan kerja di pondok pesantren.

Tahun ini, katanya, akan dibangun 1.000 BLK ponpes. RNPK tahun 2019 melibatkan 1.232 peserta yang terdiri atas pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan baik di pusat maupun di daerah, termasuk organisasi sosial dan komunitas pendidikan dan kebudayaan.

Isu strategis terkait dengan Revitalisasi Pendidikan Vokasi, meliputi pengembangan sertifikasi kompetensi, penguatan kerja sama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, penguatan kewirausahaan, dan penuntasan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi di provinsi.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, tema rembuk nasional (rembuknas) tahun ini adalah menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Dia mengatakan, rembuknas tahun ini ialah sebagai komitmen pemerintah untuk mem perkuat sinergi antara pusat dan daerah demi mewujudkan pendidikan dan kebudayaan yang merata dan berkeadilan.

"Kami berharap bahan masukan (rembuknas) bisa menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan taktis 2019 dan 2020," katanya. Untuk mengenalkan dunia usaha dan dunia industri kepada siswanya, Kepala Kompetensi Keahlian Animasi SMK Negeri 1 Ciomas, Bogor Januar Ashari mengatakan tidak ada ken dala dalam memberikan kesempatan kepada anak didiknya melakukan praktik kerja lapangan pada industri.

Dicontoh kannya, siswanya sudah banyak yang magang di berbagai rumah produksi di Jakarta dan sekitarnya. Karya-karya siswanya sudah banyak yang dipublikasikan di berbagai media dan media sosial. Sementara Wakil Kepala SMKN 1 Ciomas Kartanto mengatakan, jurusan yang paling unggul dan paling banyak peminatnya adalah jurusan animasi.

Dia menjelaskan, jurusan animasi ini dibuka di sekolahnya juga sebagai bagian dari implementasi Nawacita dalam bidang pendidikan. Jurusan lain ialah pengelasan, rekayasa perangkat lunak, teknik kendaraan ringan, dan penyiaran. (Neneng Zubaidah)