Soal PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda yang 'Bolos' Saat Sosialisasi

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuding pemerintah daerah (pemda) tidak hadir dalam sosialisasi Peraturan Mendikbud Nomor 51/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).Alhasil, penetapannya menimbulkan kekisruhan di sejumlah daerah. “Skenario kita dari 1.600 zonasi ini bisa berkembang menjadi 2.600, sehingga seharusnya sudah sangat matang, kami pun juga sudah melakukan sosialisasi. Adapun keributan ini disebabkan oleh adanya beberapa daerah (pemda) yang tidak mau menghadiri arahan dan sosialisasi kami, sehingga mereka tidak mengetahui seluk beluk dan prosedurnya dengan jelas,” tutur Muhadjir dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Terlebih, Muhadjir menjelaskan masalah PPDB merupakan masalah teknis, dan sebenarnya jumlah daerah yang bermasalah tidak seberapa. Namun ke depan Kemendikbud akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang bermasalah tersebut.

Selain itu, menurut Muhadjir, di banyak negara yang telah menerapkan sistem zonasi seperti di Indonesia, tidak langsung menuai keberhasilan dan bagus dalam pelaksanaannya. Karena, semuanya membutuhkan proses.

“Saya kira negara-negara yang menerapkan sistem zonasi tidak langsung berhasil dan bagus pelaksanaanya, semuanya itu butuh proses,” ungkap Muhadjir.

Karena itu, dia tidak sepakat dengan anggapan Indonesia harus menjadi negara maju dulu untuk bisa menerapkan sistem zonasi.

Menurut dia, itu merupakan pandangan yang keliru. Jika pendidikan Indonesia sudah baik maka zonasi sudah tidak diperlukan lagi.

“Karena kalau kita pendidikan sudah bagus, kita tidak memerlukan zonasi lagi. Zonasi lah yang membentuk sistem pendidikan dan negara kita menjadi maju,” tuturnya.