Jokowi Dukung Keputusan Nadiem Makarim Soal Penghapusan UN
Kamis, 12 Desember 2019 - 16:10 WIB
Jokowi Dukung Keputusan Nadiem Makarim Soal Penghapusan UN
A
A
A
BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung keputusan yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait penghapusan Ujian Nasional (UN). Dimana pada tahun 2021 mendatang dipastikan UN tidak akan digelar.
“Sudah dihitung saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Jokowi di KM 38 Tol Layang Jakarta-Cikampek II, Bekasi, Kamis (12/2/2019).
Menurutnya UN akan diganti dengan proses assessment kompetensi. Baik kepada sekolah maupu guru-guru yanag mengajar.
“Dan juga ada yang namanya survei karakter. Dari situ bisa dijadikan evaluasi pendidikan kita sampai ke level mana, ke tingkat mana,” jelasnya.
Ditanyakan nasib sekolah yang tidak siap dengan assessment tersebut, Jokowi mengatakan bahwa itu bersifat wajib. Menurutnya dengan adanya proses peniliaian ini akan mampu melihat sekolah mana yang perlu diperbaiki.
“Artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi. Sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihatan nanti sekolah mana yang perlu disuntik,” tuturnya.
Sementara terkait pengelolaan sekolah yang masih ada di daerah, Jokowi menambahkan hal tersebut adalah persoalan teknis. Dia tidak menutup kemungkinan diambil alih pusat.
“Bisa saja suatu saat nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini betul bisa naikkan kualitas pendidikan, menaikkan PISA (programe for international student assessment) akan kita jalani terus,” pungkasnya.
“Sudah dihitung saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Jokowi di KM 38 Tol Layang Jakarta-Cikampek II, Bekasi, Kamis (12/2/2019).
Menurutnya UN akan diganti dengan proses assessment kompetensi. Baik kepada sekolah maupu guru-guru yanag mengajar.
“Dan juga ada yang namanya survei karakter. Dari situ bisa dijadikan evaluasi pendidikan kita sampai ke level mana, ke tingkat mana,” jelasnya.
Ditanyakan nasib sekolah yang tidak siap dengan assessment tersebut, Jokowi mengatakan bahwa itu bersifat wajib. Menurutnya dengan adanya proses peniliaian ini akan mampu melihat sekolah mana yang perlu diperbaiki.
“Artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi. Sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihatan nanti sekolah mana yang perlu disuntik,” tuturnya.
Sementara terkait pengelolaan sekolah yang masih ada di daerah, Jokowi menambahkan hal tersebut adalah persoalan teknis. Dia tidak menutup kemungkinan diambil alih pusat.
“Bisa saja suatu saat nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini betul bisa naikkan kualitas pendidikan, menaikkan PISA (programe for international student assessment) akan kita jalani terus,” pungkasnya.
(kri)
